Bisnis.com, JAKARTA – Menkopolhukam Mahfud Md membantah kabar adanya kasus kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga Desa Wadas.
Dia menegaskan bahwa gesekan yang terjadi di Desa Wadas, merupakan warga yang pro dan kontra dengan pembangunan Bendungan Bener.
“Gesekan itu hanya ekses dari kerumuman masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan dalam gesekan antarwarga itu,” katanya pada konferensi pers virtual, Rabu (9/2/2022).
Kondisi di Wadas saat ini dalam keadaan tenang dan damai. Publik yang tidak percaya bisa datang langsung ke lokasi.
Oleh karena itu, Mahfud menjelaskan bahwa semua informasi yang digambarkan di pemberitaan, khususnya di media sosial terkait kondisi Wadas yang mencekam adalah tidak benar.
Mahfud mengakui ada warga yang sempat diamankan di Mapolres Purworejo. Akan tetapi mereka sudah dipulangkan.
Baca Juga
“Sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan,” jelasnya.
Di saat yang sama, Mahfud menuturkan bahwa kegiatan pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengaman yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis.
“Seluruh tahapan kegiatan rencanan penambangan selama ini sudah dikordinasikan dan menyertakan Komnas HAM. Yang saya peroleh dari Komnas HAM memang terjadi saling intimidasi dari masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda,” ungkapnya.
Baru-baru ini, video konflik antara aparat gabungan TNI dan Polisi dengan warga Desa Wadas, Kecamatan, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari 2022 viral di media sosial. Konflik dilatarbelakangi proyek pemerintah.
Para warga yang menolak khawatir penambangan galian di desanya akan merusak sumber mata air dan sawah. Sebagian besar mata pencarian mereka adalah petani.
Ketika tempat itu ditambang, berarti menghilangkan penghidupan Wadas yang berada di kawasan perbukitan Manoreh tersebut.
