Bisnis.com, JAKARTA - Polemik di Desa Wadas, Jawa Tengah selalu muncul ke permukaan sebagai senjata politik yang menyudutkan Ganjar Pranowo selama kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Polemik itu kerap menyudutkan sosok Ganjar sebagai akar masalah yang menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat di Desa Wadas. Padahal, tidak sedikit fakta yang mengungkap langkah penyelesaian konflik yang ditempuh mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Ganjar menyatakan langkah yang telah dilakukannya semata-mata untuk memuluskan penyelesaian salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Konflik di Wadas sudah selesai, tidak ada lagi demo dan penolakan warga," kata Ganjar.
Ganjar mengungkapkan, langkah penyelesaian konflik dengan masyarakat Wadas dilakukan dengan dialog intensif bersama warga untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan.
Adapun, proses pembebasan proyek tersebut telah mencapai sebanyak 617 bidang lahan. Sisanya, sebanyak 5 bidang lahan masih dalam proses pembayaran.
"Warga Wadas sudah tiga kali menerima pembayaran uang ganti rugi, bahkan ada yang mendapat hingga Rp8 miliar," ungkapnya.
Kendati demikian, langkah-langkah yang telah ditempuh Ganjar untuk menyelasaikan konflik itu seolah tertutup dan menjadikannya sebagai sasaran tembak bagi lawan politiknya.
Padahal, seluruh upaya yang telah dilakukan Ganjar tak terlepas dari perannya sebagai kepala daerah yang menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, proyek pembangunan Bendungan Bener telah ditetapkan sebagai PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, Bendungan Bener masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam Perpres 109 Tahun 2020, terdapat 201 PSN di seluruh Indonesia.
Dikutip dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), total anggaran investasi yang digelontorkan pemerintah untuk proyek Pembangunan Bener sebesar Rp2,060 triliun. Sumber anggaran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah (APBN/D). Sementara skema pendanaannya menggunakan APBN.
Bendungan Bener pada tahap-tahap pengerjaannya, menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Di balik polemik yang ada, pembangunan Bendungan Bener akan memberikan dampak signifikan untuk penyediaan air di wilayah Jawa Tengah. Kementerian PUPR
Bendungan Bener yang dibangun dengan sebagai bendungan multifungsi yang memiliki tampungan sekitar 92 juta meter kubik yang akan mencukupi kebutuhan air untuk lahan irigasi seluas 15.519 hektar.
Selain itu, bendungan tersebut dapat memasok air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke 3 Kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA.
Bendungan Bener juga mempunyai potensi memasok energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m3 per detik menjadi 178 m3 per detik pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25). Selain itu, bendungan itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan perikanan, pariwisata dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu.
"Sebagai kepala daerah, saya mengambil risiko untuk memuluskan PSN tersebut," ungkapnya.
