Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut 10 -11 aparatur sipil negara, termasuk oknum pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlibat dalam jual beli aset BLBI.
Oknum pegawai di Kementerian Keuangan tersebut ditengarai pernah menerbitkan surat terkait pembebasan salah satu aset di Kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Kasus tersebut sebenarnya juga pernah diungkap oleh Polres Bogor. Sumber Bisnis mengungkap oknum yang terlibat dalam perkara pemalsuan surat aset BLBI tersebut bernama IA. IA adalah salah satu pejabat atau pegawai di Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu.
Dalam salinan surat palsu yang dikutip diperoleh Bisnis, IA berkolaborasi dengan mafia tanah membuat surat yang seolah-olah piutang terkait aset di Babakan Madang tersebut telah lunas. Lewat surat inilah kemudian, komplotan tersebut berupaya untuk membuka blokir aset negara.
Sementara itu, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani enggan mengomentari korelasi antara kasus di Bogor dengan Bareskrim Polri. Dia justru mengirimkan link pemberitaan yang tak ada sangkut pautnya dengan permintaan konfirmasi Bisnis.
"Liat ini ya,' ujar Tri merujuk pemberitaan-pemberitaan tersebut, Senin (24/1/2022).
Baca Juga
Bukan Hanya Babakan Madang
Sejatinya, aset yang ikut menjadi bancakan mafia tanah tersebut tak hanya berupa lahan di Babakan Madang. Ada dugaan aset yang menjadi bancakan terkait dengan aset negara eks BPPN alias BLBI.
Informasi yang dihimpun Bisnis di lingkungan pemerintah menyebutkan bahwa akibat pemalsuan surat oleh jaringan 'mafia tanah', ratusan hektare aset properti BLBI jatuh ke tangan pihak ketiga.
Aset yang lepas ada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Luas tanah yang lepas ke tangan pihak ketiga sekitar 500 hektare.
Sementara di kawasan Sentul, aset yang lepas juga cukup luas. "Sebagian aset sudah dikuasai pihak ketiga," demikian informasi yang diperoleh Bisnis belum lama ini.
Bisnis telah menelusuri dugaan keterlibatan dua anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut. Kedua orang itu masing-masing berinisial AFA dan IA.
Ada indikasi kuat keduanya mengetahui bahkan terlibat dalam penjualan dokumen aset negara kepada para mafia tanah.
Kabarnya, atas penyerahan dokumen tersebut mereka memperoleh imbalan puluhan juta hingga ratusan rupiah.
Ringkasan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Pemerintah Pusat yang diperoleh Bisnis dari kalangan pemerintah bahkan secara spesifik menunjukan aset-aset mana saja yang suratnya dipalsukan oleh jaringan mafia tanah yang berkolaborasi dengan para pejabat di Kementerian Keuangan.
Aset pertama yang telah berpindah tangan adalah tanah seluas 2.991.360 m2 atau 2.991 hektare di Desa Neglasari. Kedua, aset seluas 2.013.060 m2 di Cikopomayak, Kabupaten Bogor.
Soal lahan di Cikopomayak, Satgas BLBI sebelumnya telah menyita lahan eks BLBI seluas 5.004.429 m2.
Ketiga, aset berupa lahan dan bangunan seluas 3.911 m2 di Kawasan Bogor Utara, Kota Bogor. Total kerugian negara menurut laporan keuangan tersebut senilai Rp52 miliar rupiah.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian memaparkan bahwa kasus yang ditangani Bareskrim adalah kasus pemalsuan dengan obyek surat DJKN.
Andi memaparkan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik juga telah meminta keterangan saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut. "Bukan penggelapan, tapi dugaan pemalsuan dengan obyek surat DJKN Palsu," jelasnya.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
