Pemerataan Pembangunan
Argumen bahwa yang selalu mengemuka dalam pemindahan Ibu Kota ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah untuk pemerataan pembangunan, juga sulit untuk diterima.
Profesor itu menilai pemerataan ekonomi akan sulit tercapai karena yang akan dibangun nanti adalah Ibu Kota bukan kawasan bisnis.
Emil melihat pemerataan akan lebih cepat terjadi bila Ibu Kota baru ada dalam satu daratan sebagaimana lazimnya pemindahan Ibu Kota di sejumlah negara yang sukses seperti di Malaysia dari Kuala Lumpur Putra Jaya dan di Turki dari Istambul ke Ankara yang masih satu daratan.
Karena itu, dia berpendapat membangun Ibu Kota negara di tengah pulau tidak menjamin akan terjadi pemerataan pembangunan.
Belum lagi persoalan lahan yang berkarakter basah di Kalimantan dan masalah kesejarahan Jakarta sebagai Ibu Kota proklamasi kemerdekaan 1945 dan Sumpah Pemuda 1928 yang akan lenyap nantinya seiring perpindahan Ibu Kota (kalau jadi).
Pendapat yang agak berbeda disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto pada acara Konsultasi Publik RUU IKN di Kampus UI di Depok pada 21 Desember 2021.
Teguh berpendapat, pemindahan Ibu Kota penting dilakukan agar aktivitas ekonomi tidak terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Saat ini beban Pulau Jawa sudah sangat berat karena 57 persen penduduk berada di pulau ini. Padahal, luas Pulau Jawa hanya 6,7 persen dari luas Indonesia.
"Tapi aktivitas perekonomian 58 persen berada di Jawa," ujar Teguh. Dia juga menilai Kaltim sudah siap menjadi Ibu Kota. Beberapa indikator menggambarkan kesiapan provinsi tersebut untuk menjadi pusat pemerintahan yang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
