Bisnis.com, LAMPUNG - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj memastikan bahwa tidak ada pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang terkontaminasi paham radikal di Indonesia.
Calon Ketua Umum PBNU tersebut berpandangan bahwa adanya paham radikal disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit dan kaku.
Menurut Said, pemahaman agama yang sempit dan kaku tersebut tercipta karena pengetahuan keagamaan yang sedikit.
"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren-pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata Said Aqil di UIN Raden Intan Lampung, Kamis (23/12/2021).
Selain itu, PBNU juga mendukung lahirnya Undang-Undang Anti-terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi tindak pidana terorisme.
KH. Said mendorong lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU untuk membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya.
"Sebab paham radikalisme itu banyak menyusup melalui dunia pendidikan. PBNU juga meminta agar Kemenkominfo tegas dan menutup situs penyebar radikalisme, karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," ujarnya.
Said mengemukakan selama dua periode dirinya memimpin PBNU, dirinya selalu aktif menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia.
Dia juga menjelaskan berbagai pengamalan dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, peran NU bukan hanya membentuk peradaban bangsa, tapi juga menjadi inspirasi peradaban dunia.
"Kiprah NU menangkal rongrongan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa mendapat pengakuan dari Indonesia. Sejumlah negara mengapresiasi peran dan eksistensi NU dalam menjaga kedamaian dalam kebhinekaan, toleransi dalam keberagaman, keharmonisan, serta keutuhan bangsa-bangsa," ujarnya.
Selain itu, dalam konteks keindonesiaan, NU juga menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara. Terbukti hingga kini, lanjut Said, NU berkomitmen menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok manapun yang hendak merubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler," tuturnya.
