Bisnis Indonesia Gelar UKW Mandiri, Didukung Dewan Pers
Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia bersama Dewan Pers menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Mandiri pada Jumat (12/11) di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta.
Total ada sekitar 15 jurnalis Bisnis Indonesia yang mengikuti UKW Mandiri tersebut dengan perincian enam jurnalis mengikuti UKW Muda, lima jurnalis UKW Madya dan empat jurnalis mengikuti UKW Utama.
Ketua Pelaksana UKW Mandiri Bisnis Indonesia, Yunan Hilmi mengatakan bahwa UKW Mandiri itu merupakan perdana yang digelar oleh Bisnis Indonesia. Dia berharap Bisnis Indonesia dapat membuka lisensi UKW dari Dewan Pers.
"Ini yang pertama kita gelar mandiri agar kita bisa membuka kembali lisensi uji kompetensi wartawan dari Dewan Pers," kata Yunan di Bisnis Indonesia, Jumat (12/11/2021).
Yunan mengakui bahwa untuk mempersiapkan administrasi UKW Mandiri saat ini tidak mudah. Namun, atas kerja sama dengan Solopos Institute, semua administrasi bisa dijalani dengan mudah dan lancar.
"Tapi Alhamdulilah semua administrasi kini sudah terpenuhi," ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin berpandangan tantangan industri media dewasa ini sangat besar, selain ada banyak media baru yang muncul, ada juga media sosial yang turut meramaikan industri media.
Menurutnya, salah satu cara untuk tetap bertahan di industri media saat ini adalah menjaga kualitas dan profesionalitas para wartawan yang dimiliki oleh Bisnis Indonesia.
"Kalau kita bicara mengenai industri media, saat ini kita bersaing dengan media lain dan media sosial. Salah satu cara bertahan di industri media saat ini dengan menjaga kualitas dan profesionalitas kita," ujarnya.
Maria juga menjelaskan untuk menjaga kualitas dan profesionalitas tersebut, semua jurnalis harus mengikuti UKW Dewan Pers. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2017.
"Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan kualitas sekaligus profesionalitas itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Maria mengungkapkan dari total 130 lebih wartawan Bisnis Indonesia, 80 persen di antaranya sudah tersertifikasi di Dewan Pers.
"Tetapi karena tiga tahun belakangan ini tidak ada tes UKW karena pandemi dan ada banyak yang keluar, jadi saat ini persentasenya menurun," ujarnya.
Dia mengimbau kepada 15 jurnalis yang mengikuti UKW Mandiri Bisnis Indonesia itu agar serius dan cermat dalam mengikuti setiap tes.
"Kalau pengalaman kami mengikuti UKW yang sebelumnya, kami dibebastugaskan supaya bisa tetap fokus, karena perhatian 100 persen harus diarahkan ke tes tersebut semua hal diuji di sini," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Lulu Trianto menyarankan agar UKW Mandiri tersebut digelar setiap tahun oleh Bisnis Indonesia.
Menurutnya, UKW Mandiri itu digelar agar seluruh wartawan Bisnis Indonesia semakin kompeten dan professional dalam menulis berita.
"Jadi wartawan ini perlu diuji agar tidak seenak-enaknya dalam menulis. Kita ada di media cetak dan digital, di mana keuntungannya berasal dari jualan berita ekonomi yang jadi rujukan pengusaha untuk ambil keputusan," ujar Lulu.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers pada Dewan Pers Ahmad Djauhar. Dia mengatakan bahwa Bisnis Indonesia harus lebih sering mengadakan UKW Mandiri, sehingga punya jam terbang yang tinggi seperti Solopos.
"Ya minimal tahun ini dua kali saja mengadakan UKW. Kalau Bisnis Indonesia berpengalaman di UKW ini kan, nanti bisa diusulkan jadi lembaga penguji UKW," katanya.
Dia mengatakan UKW tersebut merupakan salah satu dari dua amanah yang dihasilkan oleh Hari Pers Nasional ke-10 di Palembang. Kedua amanah tersebut yaitu menyusun standarisasi perusahaan pers yang sehat dan menyelenggarakan UKW.
"Bappenas punya gagasan, wartawan yang sudah tersertifikasi itu bisa memperoleh tunjangan juga seperti guru dan dosen. Itu masih digodok tetapi masih banyak pro dan kontra," ujarnya.
Djauhar menjelaskan tujuan Dewan Pers membuat UKW adalah untuk membedakan mana wartawan emas dan loyang. Pasalnya, setelah reformasi, banyak orang yang mengaku-ngaku jadi wartawan dan mampu menjadi penyelenggara perusahaan pers.
"Ternyata tidak mampu dan akhirnya wartawannya itu malah malak sana malak sini," tuturnya.
Menurut Djauhar, manfaat perusahaan pers yang tersertifikasi oleh Dewan Pers yaitu mendapatkan pelatihan dari Google.
"Nantinya perusahaan pers yang sehat dan penuhi ratifikasi pers itu mereka akan diberi pelatihan oleh Google termasuk SEO sehingga mereka bisa memperoleh manfaat dari standar perusahaan pers," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
