Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui masih menerima hingga puluhan ribu aduan dari masyarakat yang mengeluh terkait aplikasi Pedulilindungi.
Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji mengatakan, keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat mayoritas mulai dari kecepatan aplikasi, nama pengguna tidak terdaftar, dan sertifikat vaksin yang tidak bisa diakses.
“Kurang lebih ada 20—30 ribu e-mail [berisi keluhan] yang masuk ke sistem kami," katanya dalam jumpa pers virtual, Kamis (7/10/2021).
Dia menyebut, pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sistem PeduliLindungi, salah satunya dengan menambah tenaga kerja untuk menjawab keluhan masyarakat.
"Saat ini sudah ditambah hampir 200 orang yang menangani e-mail [keluhan] tersebut sehingga antrean untuk bisa menjawab terhadap komplain-komplain tadi menjadi lebih cepat, termasuk menggunakan model chatbot," tuturnya.
Lebih lanjut, Setiaji mengimbau khusus untuk keluhan sertifikat vaksinasi yang tidak dapat diunduh atau diakses, maka sebaiknya masyarakat harus melakukan cek terlebih dahulu ke website Pedulilindungi.
Baca Juga
"Jadi buat masyarakat jangan langsung email ke sertifikat Pedulilindungi, tetapi klaim dulu di dalam website pedulilindungi dengan mengisi 5 parameter, seperti nama, NIK, tanggal vaksin, jenis vaksin, dan lokasi vaksinasi, berikutnya baru masuk PeduliLindungi," jelas Setiaji.
Upaya lainnya untuk meminimalisir keluhan masyarakat adalah mengintegrasikan Pedulilindungi agar bisa diakses di sejumlah aplikasi lain.
Setiaji menyebut, total ada 50 aplikasi yang akan terkoneksi dengan Pedulilindungi.
Dia memerinci sampai hari ini, baru ada 15 aplikasi yang tergabung dalam ekosistem digital PeduliLindungi yaitu Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, Dana, Livin' by Mandiri, Cinema XXI, Link Aja, GOERS, Jaki, BNI Mobile, M-Cash, Shopee, dan Loket.com.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
