Bisnis.com, JAKARTA – Soliditas Asean agaknya tengah diuji dengan kehadiran kerja sama pertahanan baru bernama AUKUS yang melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Sejak pembentukannya diumumkan pada 15 September lalu, sontak Enhance Trilateral Security Partnership atau AUKUS tersebut menjadi topik pembahasan panas di jagat diplomatik lingkup kawasan Indo-Pasifik. Tentu saja termasuk Indonesia.
Pasalnya, ‘pakta pertahanan‘ itu disiapkan untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut Australia dengan membangun kapal selam bertenaga nuklir guna menghadapi kekuatan militer China yang dinilai semakin dominan.
Di Asean seketika muncul perkembangan yang menarik, karena tidak semua anggotanya keberatan dengan adanya ‘pakta militer’ tersebut. Sejauh ini Filipina malah mendukung dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya dalam konteks sebagian wilayah di Laut China Selatan.
Dalam batas tertentu, Vietnam juga mendukung kehadiran kekuatan pengimbang yang sedang dimainkan oleh AS, Inggris, dan Australia itu. Lagi-lagi kepentingan nasionalnya menuntut demikian.
Di sisi lain, China juga memiliki klaim terhadap perairan tersebut dengan menunjukkan kehadirannya secara lugas melalui keberadaan angkatan lautnya. Jelas, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Di mana pergerakan Sang Naga terlihat semakin lincah, ke sana pula Paman Sam akan mendekat untuk pasang kuda-kuda.
Pendeknya, dalam satu dekade terakhir setidaknya telah terjadi sebuah persaingan tajam antar kekuatan besar di Laut China Selatan dan hingga Indo-Pasifik, terutama yang melibatkan AS dan China.
Saat ini rivalitas tersebut tampak kian nyata dan ingin ditunjukkan terutama dengan peningkatan kekuatan militer antar kubu yang terlibat di dalamnya. Alhasil, AUKUS eksplisit dibentuk.
Sebagai kawasan yang berada di ‘jalur rivalitas’, wajar bila Indonesia juga gerah. Pemerintah Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, merasa khawatir atas menguatnya pertarungan itu yang berujung pada pembentukan AUKUS.
Dalam kaitan itu, Jakarta mempertanyakan kembali komitmen Canberra untuk memegang teguh prinsip nonproliferasi dan hukum internasional yang dianutnya selama ini. Keberatan senada juga disuarakan oleh Kuala Lumpur.
Kita tahu bahwa Asean memiliki kadar alergi yang tinggi terhadap sesuatu yang berbau senjata nuklir, rivalitas kekuatan besar, pakta pertahanan, pangkalan militer asing dan semacamnya setelah dibayangi pengalaman buruk perseteruan Blok Barat-Blok Timur dan ekses berskala besar lainnya dari Perang Dingin.
Namun yang menarik, beberapa negara di kawasan ini juga mempunyai pengalaman cukup luas dalam hal pakta militer yang melibatkan AS sebagai super power. Sebut saja Thailand dan Filipina semasa menjadi anggota Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). Bahkan pembentukannya juga diresmikan di Bangkok pada 19 Februari 1955.
Dalam perjalanannya, Filipina juga terlihat jauh lebih mesra berlabuh dalam payung pertahanan AS, karena faktor sejarah relasi kedua negara. Di pangkalan Subic dan Clark pula armada tempur AS begitu lama bercokol (1947—1991).
Alhasil, tak sulit bagi Manila untuk terikat lagi dalam kerja sama peningkatan hubungan militer dengan Washington pada 2014 sebagai respons atas meruncingnya tensi diplomatik antara Filipina dan China menyangkut kepemilikan pulau karang di Laut China Selatan.
Benar bahwa suara pro dan kontra di kawasan ini atas kehadiran AUKUS memang bukan mewakili sikap resmi Asean sebagai sebuah organisasi. Artinya, dinamika yang muncul baru sebatas respons beberapa negara anggotanya.
Hal ini sejatinya lumrah saja karena toh bila ditilik dari faktor kepentingan nasional masing-masing negara—dalam hal ini Indonesia, Filipina, dan Vietnam—juga memiliki perspektif yang berbeda.
Persoalannya, akan sulit bagi Indonesia dan rekan-rekannya di kawasan untuk bersikap lantang dalam memegang teguh salah satu agenda pentingnya, yaitu Pilar Masyarakat dan Keamanan Asean demi tujuan damai bila haluan politik luar negeri beberapa anggotanya justru tidak mencerminkan hal itu.
Adanya atau kekhawatiran terhadap munculnya standar ganda tersebut tentunya akan mempengaruhi kadar kohesivitas Asean yang selama ini dikenal kuat.
Apabila hal ini semakin mengental sebagai respons terhadap kehadiran AUKUS, Asean tentu akan semakin sulit mencapai konsensus mengenai pentingnya menciptakan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang kondusif bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi berdaya saing tinggi.
Dengan demikian, bila Asean ingin memperlihatkan jati dirinya sebagai kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh di panggung global, AUKUS adalah ujian baru bagi soliditasnya.
Lain halnya bila saat ini pragmatisme haluan politik luar negeri masing-masing negara anggotanya lebih mengemuka. Kata-kata diplomatis ‘kami tidak akan mencampuri masalah domestik negara lain’ bakal banyak terdengar.
