Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan untuk meminta tambahan anggaran 2022 untuk kementeriannya hingga Rp153.510.270.000.
“Jika keuangan negara memungkinkan, kami mengusulkan [penambahan anggaran],” kata Tjahjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (20/9/2021).
Sekadar informasi, Kementerian PANRB mencatatkan pagu anggaran 2022 senilai Rp295.349.382.000 sehingga apabila penambahan anggaran disetujui, maka total anggaran yang akan diterima Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) adalah Rp390.935.957.000.
Dia menjelaskan, terdapat sejumlah sektor yang disasar Kementerian PANRB dalam mengalokasikan anggarannya. Angka penambahan tersebut, dibagi menjadi dua aspek, yakni rencana lokasi bagi program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp 116.663.797.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar RP 36.846.473.000.
Lebih lanjut, Tjahjo memahami saat ini anggaran pemerintah tengah berfokus terhadap kebijakan dalam konteks prioritas untuk infrastruktur kesehatan setelah pandemi Covid-19 yang belum mereda.
Alhasil, dia mengembalikan keputusan perizinan atas permintaan tambahan anggaran 2022 untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) untuk diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran DPR RI.
“Sekali lagi kami minta dukungan, saran, kritik dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program strategis proker kami guna mencapai target pembangunan 2020—2024,” ujarnya.
Sekadar informasi, Kementerian PANRB mencatatkan pagu anggaran 2022 senilai Rp295.349.382.000. Adapun, terdapat sejumlah sektor yang disasar Kementerian PANRB dalam mengalokasikan anggarannya tersebut.
Angka tersebut dibagi dua, antara lain bagi Kementerian PANRB senilai Rp237.425.687.000 dan anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp57.923.695.000.
Tjahjo memerinci akan ada sepuluh sasaran strategis alokasi anggaran dari kementerian tersebut, yaitu penyalurannya dengan memperhatikan skala prioritas dan memanfaatkan berbagai bidang yang ada di lingkup Kemenpan RB.
“Yang masing-masing memiliki indikator dan target yang ingin dicapai di 2022 mendatang,” jelasnya.
Pertama untuk rencana kegiatan Deputi Bidang kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah dengan sasaran Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif, kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi akan menghabiskan pagi anggaran sebesar Rp27.221.513.000.
Kedua adalah terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera. Kegiatan Deputi SDM dan Aparatur adalah kegiatan yang baru untuk mentransformasikan SDM dan aparatur dengan memiliki nilai inti berakhlak yang direncanakan menghabiskan dana hingga Rp16.864.400.000.
Ketiga, untuk deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan akan dibagi menjadi tiga sasaran strategis, yaitu terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
Kemudian terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas, serta peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional.
“Dengan kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan semakin efektif dan bersih, akuntabel, dan berintegritas,” katanya.
Keempat, pada bagian Deputi Bidang Pelayanan Publik akan menyasar terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan anggaran senilai Rp22.615.887.000. Dengan program prioritasnya adalah peningkatan layanan publik yang terintegrasi.
“Misalnya pengembangan layanan publik berbasis elektronik, misal portal pelayanan publik dan e-services, inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan, pengukuran kinerja pelayanan publik dengan indeks pelayanan publik,” ungkapnya.
Dia berharap, dengan kegiatan ini diharapkan instansi pemerintah untuk selalu memberikan layanan terbaik yang prima kepada masyarakat.
