Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Surati Presiden, Masyarakat Ikut Protes soal Tes TWK Pegawai KPK

Masyarakat sipil turut memberikan dukungan terhadap para pegawai KPK yang tak lolos TWK dengan ikut menyurati Presiden Jokowi di Kantor Darurat KPK.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis/Arief Hermawan P
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, SOLO - Masyarakat sipil turut memberikan dukungan terhadao pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Warga yang terdiri dari pegiat antikorupsi, ojol, hingga ondel-ondel mencoba ikut mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.

“Pas rakyat punya kesempatan ngomong langsung ke atasan, itu istimewa,” kata pengemudi ojek daring.

Dia mengatakan baru saja mengantar paket dan melewati kantor itu.

Melihat keramaian, dia mampir dan tertarik untuk mengirimkan surat langsung ke Jokowi perihal masalah pemecatan pegawai ke Presiden Jokowi.

Ada juga pengamen ondel-ondel yang ikut menuliskan surat kepada presiden untuk mendukung para pegawai KPK yang dipecat.

“Kalau surat untuk Presiden saya setuju, merdeka!” kata pria tersebut dikutip dari Tempo.

Mereka memberikan dukungan di Kantor darurat pemberantasan korupsi, di depan Gedung Anti-Corruption Learning Centre, Kuningan, Jakarta Selatan yang mulai beroperasi pada Jumat (17/9/2021).

Kantor tersebut dibuat oleh koalisi masyarakat sipil untuk memprotes pemecatan pegawai KPK lewat tes wawasan kebangsaan.

Selain itu, pendirian kantor darurat pemberantasan korupsi juga dilakukan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja KPK belakangan ini.

Aksi protes tersebut dihadiri sejumlah pegiat antikorupsi untuk menyuarakan tuntutannya agar Presiden Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai komisi antirasuah.

Mantan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan tanggal pemecatan yaitu 30 September mengingatkannya pada peristiwa berdarah yang terjadi pada 1965.

Setelah kejadian itu, jutaan orang terbunuh dan lebih banyak lagi yang dilabeli anti NKRI.

Dia mengatakan label anti NKRI itu seolah ingin disematkan kepada pegawai KPK yang dipecat melalui tes wawasan kebangsaan.

Para pegawai, lanjutnya, diberi label taliban dan radikal.

Padahal, Alghiffari tahu betul siapa para pegawai tersebut.

“Saya tahu betul kawan-kawan inilah yang benar-benar mencintai NKRI, karena mereka antikorupsi,” ujarnya.

Tak hanya hari ini, masyarakat dapat menitipkan surat yang nantinya akan dikirimkan ke Presiden Jokowi.

Kantor darurat KPK buka setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00-17.00 WIB.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Tempo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper