Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RUU ITE Masuk Prolegnas Prioritas, Penyebar Hoaks Dijerat Pidana

Amandemen RUU ITE akan menambah ketentuan pidana bagi penyebar hoaks yang menimbulkan keonaran di masyarakat.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 16 September 2021  |  07:49 WIB
RUU ITE Masuk Prolegnas Prioritas, Penyebar Hoaks Dijerat Pidana
Hoax. - Kemenkes RI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- DPR dan pemerintah sepakat untuk memasukan rencana amandemen UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memaparkan RUU ini didorong karena UU ITE yang berlaku saat ini mengalami persoalan pada sejumlah pasal yang berpotensi multitafsir. 

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas UU ITE dengan memperjelas kembali perbuatan-perbuatan yang dilarang menggunakan sarana elektronik, dengan menyesuaikan kembali ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP," ucap Yasonna dikutip Kamis (16/9/2021).

Selain itu, kata Yasonna, perlu juga menambah ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana elektronik. 

Pada rapat tersebut, Yasonna juga menyebut pemerintah sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas 2021.

Hal ini disampaikan setelah melakukan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 10 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Dari 10 RUU tersebut, satu RUU sudah disahkan menjadi UU, empat RUU dalam proses pembahasan tingkat I di DPR, satu RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR, dua RUU dalam proses permohonan Surpres, dan dua RUU lainnya dalam proses penyempurnaan substansi.

"Memperhatikan capaian prioritas Prolegnas 2021, Pemerintah pada prinsipnya sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas tahun 2021 yang menjadi kewajiban bersama-sama antara DPR, DPD, dan Pemerintah tanpa mengesampingkan sisi kualitas substansinya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr uu ite yasonna laoly
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top