Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beri Rp5,19 Miliar ke Penyidik KPK, Begini Nasib Kasus TPPU Rita Widyasari

KPK memastikan penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur Rita Widyasari (RWD) masih berjalan.
Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/10)./ANTARA-Hafidz Mubarak A
Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/10)./ANTARA-Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA -- Nama mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kembali disorot setelah namanya disebut dalam dakwaan eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin Pattuju.

Selain itu, sejumlah pihak juga mempertanyakan soal kelanjutan kasus penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Rita.

Terkait hal itu, KPK memastikan penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur Rita Widyasari (RWD) masih berjalan.

"Menanggapi pernyataan beberapa pihak tentang perkara TPPU dengan tersangka RWD mantan Bupati Kukar, kami sampaikan bahwa KPK pastikan penanganan perkara ini masih terus berjalan. Tim masih terus bekerja melengkapi berkas penyidikannya sehingga tidak tepat jika ada pihak mengatakan perkara ini mangkrak," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Diketahui, KPK telah menetapkan Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU pada 16 Januari 2018.

Lebih lanjut, kata Ali, KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan karena keinginan pihak-pihak tertentu, namun karena adanya kecukupan alat bukti.

Dia menegaskan KPK terus bekerja mengungkap dan menuntaskan kasus TPPU tersebut sesuai koridor aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, dia juga mengatakan lembaganya tak segan menetapkan pihak siapapun sebagai tersangka sebagai pengembangan kasus tersebut sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

"Kami tentu selalu informasikan setiap perkembangan proses penyidikannya secara transparan," ujar Ali.

Terkait TPPU, Rita dan Khairudin diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk "fee" proyek, "fee" perizinan, dan "fee" pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati.

Diduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Keduanya diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kutai Kartanegara sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

Sebelumnya, Rita juga telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Nama Rita juga disebut dalam dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Berdasarkan ringkasan dakwaan dari laman http://sipp.pn-jakartapusat.go.id, Robin disebut menerima Rp5,19 miliar dari Rita terkait penanganan kasus/perkara di KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Edi Suwiknyo
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper