Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ragukan Kasus Covid-19 Turun, Epidemiolog Minta PPKM Jangan Dilonggarkan

Apabila pemerintah menurunkan level PPKM secara drastis akan terjadi ledakan Covid-19 seperti yang terjadi awal tahun dan Juli lalu.
Warga mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 oleh petugas kesehatan (kanan) pada vaksinasi merdeka di halaman masjid raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/9/2021). Vaksinasi merdeka yang digelar secara serentak pada 6-7 September 2021 di seluruh Indonesia merupakan program sinergi staf khusus Presiden bersama Kapolri dan Panglima TNI untuk membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran serta penularan Covid-19. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra
Warga mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 oleh petugas kesehatan (kanan) pada vaksinasi merdeka di halaman masjid raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/9/2021). Vaksinasi merdeka yang digelar secara serentak pada 6-7 September 2021 di seluruh Indonesia merupakan program sinergi staf khusus Presiden bersama Kapolri dan Panglima TNI untuk membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran serta penularan Covid-19. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengaku tidak yakin kasus Covid-19 Indonesia mengalami tren penurunan yang begitu cepat.

Sebab, langkah 3T seperti pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) dinilai masih lemah.

“Saya yakin tren penurunan dari Juli, 340 ribu, 320 ribu bahkan 310 ribu, tapi saya tidak yakin itu puluhan ribu, belasan rib. Apakah sekarang 5 ribu. Ini jadi tanda tanya. Ini menunjukan datanya gak beres lah,” ujar Tri Yunis kepada Bisnis, Senin (6/9/2021).

Dia khawatir 3T berkurang lantaran untuk lebih cepat dilakukan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Harusnya testingnya 1 per 1.000 dari jumlah penduduk per minggu. Harusnya Indonesia melakukan minimal 267 ribu tes perminggu. Ini kan masih standar. Kontak tracingnya kurang dari 10, padahal harusnya 20-30 sesuai anjuran WHO,” ujarnya.

“Saya khawatir tes disedikit-sedikitkan atau cuma yang ditemui yang dilaporkan,” sambung Tri.

Jika pun diturunkan level PPKM-nya, harus dilakukan secara perlahan-lahan dan hati-hati.

“Kalau tes standar boleh saja diturunkan. Jika tidak, jangan dilonggarkan. Kalau pemerintah memikirkan rakyat,” tuturnya.

Dia khawatir, apabila pemerintah menurunkan level PPKM secara drastis akan terjadi ledakan Covid-19 seperti yang terjadi awal tahun dan Juli lalu.

“Pemerintah harus memaksa untuk menstandarkan 3T-nya sebagai syarat untuk melakukan penurunan levelnya. Harus diancam pemda. Kalau tidak, berlomba-lomba turun,” tukasnya.

Selain itu, hingga hari ini upaya pemerintah untuk melakukan kontak tracing atau pelacakan kasus juga masih sangat rendah. Jika pelacakan dilakukan dengan baik, jumlah kasus bisa ditemukan lebih banyak.

"Kebijakan 3T pemerintah saya lihat masih bermasalah. Hanya DKI yang sudah tinggi upaya pelacakannya," ucapnya.

Namun, kata dia, upaya pelacakan di DKI juga menurun sejak akhir tahun lalu. Padahal saat awal pandemi Covid-19, pelacakan di DKI bisa mencapai 20-30 orang per satu kasus.

Artinya setiap ditemukan satu kasus DKI melacak kontak erat hingga 30 orang.

"Tapi sekarang maksimal kisaran 5-10 orang. Ini harus ditingkatkan kalau mau melihat angka sebenarnya," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Indra Gunawan
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper