Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya angkat bicara mengenai beredarnya sertifikat vaksinansi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dunia maya.
Seperti diketahui, jagat maya sedang dihebohkan dengan beredarnya sertifikat vaksin Jokowi yang menampilkan data pribadi Jokowi yang meliputi meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksinasi, nomor identifikasi vaksinasi, serta jenis dan batch vaksin yang digunakan.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan informasi terkait NIK yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari sistem PeduliLindungi.
“Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs KPU. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa,” katanya melalui pernyataan resmi bersama Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kemkominfo, Jumat (3/9/2021).
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa fungsi pemeriksaan sertifikat vaksinasi yang tersedia dalam platform PeduliLindungi sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor ponsel. Namun, akhirnya, kebijakan tersebut diubah dengan hanya menggunakan lima parameter, antara lain nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat.
Adapun, terkait dengan keamanan data pribadi pengguna platform PeduliLindungi, Dody menyebut pihaknya telah melakukan migrasi Sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga basis data aplikasi PeduliLindungi.
Baca Juga
“Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare,” ungkapnya.
Sebelumnya, ketika dikonfirmasi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menyatakan bahwa tidak ada kebocoran data pada platform PeduliLindungi. Adapun, terkait dengan beredarnya sertifikat vaksin Jokowi ke publik, dia malah meminta hal tersebut ditanyakan kepada Kementerian Kesehatan.
“Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data. Integrasi eHAC ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PeduliLindungi Care, dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman,” katanya kepada Bisnis, Jumat (3/9/2021) melalui pesan instan.
