Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHY Kritik Struktur Belanja Pemerintah, Seharusnya Fokus ke Kesehatan

Pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran kesehatan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit beserta fasilitas pendukungnya, tenaga kesehatan dan ketersediaan vaksin di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) -Instagram
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) -Instagram

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik struktur belanja pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang anggaran kesehatan. 

Kritik itu disampaikan AHY saat memberi pidato kebangsaan untuk peringatan 50 tahun CSIS secara daring, Senin (23/8/2021). 

“Struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastuktur ternyata lebih tinggi daripada alokasi anggaran kesehatan yang harusnya menjadi prioritas nomor satu,” kata AHY. 

Menurut dia, pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran kesehatan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit beserta fasilitas pendukungnya, tenaga kesehatan dan ketersediaan vaksin di tengah pandemi Covid-19. 

“Sulit diterima jika dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan publik, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya, selain tidak relevan sebenarnya masih bisa ditunda,” tuturnya. 

Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur senilai Rp384,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Di sisi lain, anggaran kesehatan dicanangkan sebesar Rp255,3 triliunmencakup 9,4 persen dari total belanja negara tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran infrastruktur tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp170,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp119,2 triliun, dan pembiayaan anggaran sebanyak Rp95,2 triliun. 

Pemerintah berencana melakukan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Prioritas pembangunan pun diarahkan terhadap proyek yang memiliki output strategis dan mendukung pemulihan ekonomi, serta penguatan integrasi pendanaan antara kementerian/lembaga dan BUMN/BLU/swasta.

Selain itu, anggaran infrastruktur juga akan digunakan untuk melakukan pemerataan infrastruktur, serta akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital. 

Pemerataan akses TIK akan dilakukan dengan penyediaan 2.344 base transceiver station (BTS) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, dan penyediaan kapasitas jaringan internet 25 giga byte per second (GBPS) melalui satelit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper