Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan 2020-2022 Beka Ulung Hapsara angkat bicara perihal mural ‘Jokowi 404 Not Found’ yang ramai di media sosial.
Beka lewat akun Twitter @bekahapsara, dipantau Sabtu (14/8/2021), merespons cuitan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini @FaldoMaldini.
Menurut Faldo, mural yang menampilkan visual mirip Presiden Joko Widodo dibenarkan, bila memiliki Izin. Akan tetapi bila tidak, maka sama dengan melawan hukum dan sewenang-wenang.
"Makanya, kami keras. Ada hak orang lain yang dicederai, bayangkan itu kalau tembok kita, yang tanpa izin kita. Orang yang mendukung kesewenang-wenangan, harus diingatkan," kicaunya dikutip Sabtu (14/8/2021).
Mas, Komnas HAM sudah punya standar, norma dan pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni. Bisa diunduh dan dijadikan panduan kebijakan negara. Biar ukurannya bukan perasaan tersinggung atau tidak. https://t.co/hr0A09vxFb
— Beka Ulung Hapsara (@Bekahapsara) August 13, 2021
Laku, Beka merespons cuitan itu dengan mengatakan, bahwa Komnas HAM telah memiliki standar, norma, dan pengaturan soal kebebasan berpendapat, serta berekspresi, termasuk ekspresi seni.
Baca Juga
Peraturan itu, ujarnya, bisa diunduh dan dijadikan panduan kebijakan negara, supaya ukuran yang digunakan bukan perasaan tersinggung atau tidak.
Lebih lanjut Faldo menyebut, bahwa tindakan membuat mural tanpa izin merupakan sebuah kesewenang-wenangan.
"Kami sangat berharap, hari ini kita sama-sama menjaga. Kritik dan hinaan seperti apapun tidak akan mengurangi motivasi untuk menjawab persoalan pendemi yang menghantam seluruh negara di dunia ini. Kami terus berfokus di situ," tulisnya.
Mural tersebut menampilkan visual gambar mirip wajah Presiden Joko Widodo. Pada bagian mata, wajah itu ditimpa dengan kelir merah dan ditulis 404: Not Found.
Tidak lama setelah karya seni itu berseliweran di media sosial, aparat bergegas menutup mural dengan warna hitam seluruhnya.
Di sisi lain, pernyataan Faldo dianggap kontradiktif dengan upaya penghapusan mural oleh aparat di lapangan. Pasalnya, hanya gambar mirip Jokowi yang dihapus, sedangkan mural di kiri dan kanan gambar itu dibiarkan begitu saja.
