Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini 3 Aksi Penghapusan Mural Kritik Pemerintah yang Jadi Sorotan Warganet

Tiga aksi penghapusan mural atau lukisan di dinding yang memuat kritik terhadap pemerintah menjadi sorotan warganet.
Publik dibuat heboh dengan adanya mural mirip wajah Jokowi di kawasan Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Tidak lama setelah itu, aparat menghapus mural tersebut./Istimewa
Publik dibuat heboh dengan adanya mural mirip wajah Jokowi di kawasan Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Tidak lama setelah itu, aparat menghapus mural tersebut./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Penghapusan mural atau lukisan di dinding yang memuat kritik terhadap pemerintah menjadi sorotan warganet hari ini, Sabtu (14/8/2021).

Sejumlah mural di beberapa daerah yang mengandung kritik itu dihapus oleh aparat. Alasannya, mural tersebut dinilai melanggar regulasi di daerah tersebut dan provokatif.

Kebijakan itu pun memicu reaksi beragam dari warganet. Ada yang menyayangkan aksi aparat tersebut dan bahkan menilai langkah itu sebagai bentuk baru represi.

Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah pihak yang mendukung aksi aparat yang menghapus mural tersebut dengan sejumlah alasan.

Berikut ini, sejumlah aksi penghapusan terhadap mural yang memuat kritik terhadap pemerintah tersebut:

'Jokowi 404: Not Found'

Lukisan pada dinding atau mural yang menampilkan gambar mirip wajah Presiden Joko Widodo menjadi viral di media sosial dalam sehari terakhir.

Mural itu menampilkan visual gambar mirip wajah Presiden Jokowi yang pada bagian mata tertutup dengan kelir merah bertuliskan '404: Not Found'.

Mural mirip wajah Jokowi itu tampak di kawasan Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Namun, tidak lama kemudian, aparat kepolisian menghapus mural tersebut.

Aparat kepolisian kemudian menghapus mural yang terlanjur viral tersebut. Aparat kepolisian pun mengaku tengah memburu pelaku mural wajah mirip Presiden Jokowi. Polisi berdalih tindakan itu diambil lantaran wajah tersebut menyangkut dengan lambang negara.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldoni menyebut tidak ada yang salah dari mural tersebut apabila telah mendapat izin. Pembuatan mural tanpa izin kata dia melawan hukum dan sewenang-wenang.

"Makanya, kami keras. Ada hak orang lain yang dicederai, bayangkan itu kalau tembok kita, yang tanpa izin kita. Orang yang mendukung kesewenang-wenangan, harus diingatkan," tulisnya di Twitter dengan akun @FaldoMaldini.

Dia menegaskan, kritik yang disampaikan melalui jagat maya itu bukan perihal konten maupun kritik lewat mural tersebut. Namun, tindakan membuat mural tanpa izin merupakan sebuah kesewenang-wenangan.

"Kami sangat berharap, hari ini kita sama-sama menjaga. Kritik dan hinaan seperti apapun tidak akan mengurangi motivasi untuk menjawab persoalan pendemi yang menghantam seluruh negara di dunia ini. Kami terus berfokus di situ," tulisnya.

Komentar Faldo itu, direspons Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan 2020-2022 Beka Ulung Hapsara. Beka mengatakan, Komnas HAM telah memiliki standar, norma, dan pengaturan soal kebebasan berpendapat, serta berekspresi, termasuk ekspresi seni.

"Mas, Komnas HAM sudah punya standar, norma dan pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni. Bisa diunduh dan dijadikan panduan kebijakan negara. Biar ukurannya bukan perasaan tersinggung atau tidak," tulis akun Twitter @bekahapsara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Halaman Selanjutnya
Bentuk Baru Represi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper