Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali melanjutkan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat memimpin fit and proper test mengingatkan bahwa segala informasi dan keterangan yang disampaikan calon anggota BPK merupakan keterangan yang sebenar-benarnya.
“Kami ingatkan kepada saudara calon anggota BPK bahwa segala informasi dan keterangan yang disampaikan menyangkut diri saudara merupakan keterangan yang sebenar-benarnya,” kata Elviana, Rabu (11/8/2021).
Senator asal Jambi itu mengatakan anggota BPK merupakan jabatan yang amanah apalagi saat ini ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa hukum. Jika KPK memutuskan ada pelanggaran, namun di sisi lain BPK menyatakan tidak melakukan pelanggaran, maka yang diambil keputusan BPK.
“Ketika ada sengketa hukum maka yang diambil keputusan BPK. Maka Anggota BPK harus jabatan yang amanah dan jujur,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD asal Provinsi Sumatra Utara Muhammad Nuh tidak memungkiri bahwa dalam seleksi anggota BPK ada tarik ulur politik. Tarik ulur ini bukan hanya saat proses seleksi saja, mungkin hal itu juga terjadi ketika menjabat sebagai pimpinan BPK.
“Ketika bekerja sebagai pimpinan BPK, namun ada tarik ulur politik yang bertentangan hati nurani. Maka harus menyikapi dengan baik,” katanya.
Sebagai informasi, hari pertama (10/8) dilaksanakan fit and proper test terhadap delapan orang yaitu Dori Santoso, Kristiawanto, Blucer Welington Rajagukguk, Muhammad Syarkawi Rauf, Shohibul Imam, Muhammad Komarudin, Dadang Suwarna, dan R Hari Pramudiono.
Di hari kedua dilakukan fit and proper test calon anggota BPK seperti Nyoman Adhi Suryadnyana, Harry Zacharis Soeratin, Nelson Humiras Halomoan, Teuku Surya Darma, Laode Nusriadi, Encang Hermawan, Mulyadi, dan Widiarto.
