Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya mendukung pemerintah yang telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan PPKM yang telah berjalan dan diputuskan diperpanjang hingga 9 Agustus 2021.
Hal itu dikatakannya berdasarkan penilaian atas konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR) alias tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit.
"Berdasarkan penilaian atas berbagai indikator di atas memang masih belum aman walaupun sudah ada perbaikan. Terutama aspek kasus harian positivity rate masih tinggi dan keterisian Rumah sakit masih di atas 60 persen. Pada tingkat kesembuhan ada kenaikan yang cukup signifikan 80 persen," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut, saat ini kondisi menunjukan perbaikan, namun belum sepenuhnya aman. Karena itu masyarakat harus tetap didorong melakukan pengetatan mobilitas, disiplin protokol kesehatan dan meningkatkan upaya testing, tracking dan treatment.
“Testing, tracking dan treatment harus terus digencarkan sehingga dapat mendeteksi persebaran Covid-19 terutama di luar Jawa agar ada upaya pencegahan,” ujarnya.
Pada bagian lain Ace mengatakan pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menggencarkan program vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat terutama di daerah yang tingkat mobilitas penduduknya sangat tinggi.
Dia juga meminta pemerintah mencari terobosan agar vaksinasi bisa dilakukan tanpa terkendala akibat akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin.
"Jika diperlukan di berbagai tempat-tempat berkumpulnya warga, misalnya mal, pasar, Rumah Ibadah, Balai warga, dan lain-lain, disediakan tempat vaksinasi agar bisa terjangkau masyarakat. Tentu disertai petugas vaksinator sesuai dengan ketentuan medis," kata Ace.
Hanya dengan menggencarkan vaksinasi maka bangsa Indonesia dapat keluar dari penularan Covid-19. Masyarakat harus terus diedukasi untuk melakukan vaksinasi dan bersedia untuk divaksin.
Selain itu, Ace menyebutkan dalam menerapkan kebijakan PPKM pemerintah harus lebih maksimal dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos).
"Saya melihatnya belum maksimal. Program rutin bansos saja seperti PKH dan BPNT belum tersalurkan dengan baik. Apalagi program-program yang ditujukan sebagai safety net dari dampak PPKM ini seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) yang jumlah penerimanya jauh lebih banyak," kata politisi Golkar itu.
Dia memberi contoh Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM. Padahal target penerima bantuan PKH ini 10 juta KPM.
“Kemudian pada program Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta KPM. Jadi program regular saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru seperti BST," ujarnya.
