Bisnis.com, JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berakhir pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Melihat banyak target penanganan pandemi yang belum tercapai, epidemilog meminta agar PPKM tetap belanjut.
Epidemilogi Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa idealnya, melihat kondisi Covid-19 saat ini PPKM sebaiknya terus dilanjutkan.
Hal ini melihat positivity rate masih tinggi jauh di atas 5 persen, bahkan belum ada wilayah yang mencapai level 5 persen. Selain itu, angka kematian juga masih tinggi dengan keterbatasan sistem pelaporan dan deteksi, serta keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) yang walaupun sudah turun tapi komposisi masyarakat yang ke RS kemungkinan hanya 15-20 persen sedangkan sisanya isolasi mandiri di rumah.
“Kalau dilonggarkan PPKM-nya, kasus kesakitan dan kematian berpotensi meningkat lagi karena kondisinya belum aman,” kata Dicky saat dihubungi Bisnis, Senin (2/8/2021).
Sementara, dari sisi ekonomi dan sosial, banyak rakyat yang sudah menjerit urusan perut yang tidak bisa ditunda. Untuk urusan ini, PPKM bisa jadi akan dilonggarkan.
“Tapi kita tunggu saja keputusan pemerintah,” kata Dicky.
Dicky memberikan rekomendasi, jika pemerintah terpaksa melonggarkan PPKM, agar melakukan strategi yang efektif dari segi biaya dan berdaya ungkit besar terhadap aspek kesehatan, sosial ekonomi dan memiliki dampak sosial ekonomi, minimal terhadap kelompok rawan di masyarakat.
Hal-hal berikut ini harus dilakukan serius, konsisten, setara, dan merata, yaitu 3T dengan test 1 juta sehari, vaksinasi diperbanyak dengan target 1 juta per hari, dan 5M agar dipastikan benar-benar diperketat.
“Jangan sampai masyarakat salah pemahaman ‘dilonggarkan berarti situasi sudah aman’,” tegasnya.
Kemudian, untuk mengurangi mobilitas dalam jumlah besar, Dicky menyarankan agar perkantoran tetap kerja dari rumah (WFH) 100 persen, sambil dilihat perkembangan dari pelonggaran yang dilakukan nanti jika diputuskan demikian.
Pemerintah, imbuhnya, juga harus berupaya menekan angka kematian, salah satunya dengan hadir memberikan perlindungan pada orang-orang yang beresiko tinggi mengalami keparahan atau kematian jika terpapar, yaitu orang-orang yang komorbid, lansia dan ibu hamil.
“Keluarkan kebijakan untuk melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum warga melakukan isolasi mandiri. Terkait perkantoran, jangan sampai para komorbid, ibu hamil dipaksa WFO dikala situasinya masih tinggi seperti sekarang ini. Situasi masih tinggi, peluang tekena Covid-19 tinggim dan dampaknya keparahan/kematian pun tinggi,” jelasnya.
Pemerintah juga diminta memastikan edukasi pada masyarakat jelas, baik dan buruknya jika PPKM diperpanjan, agar tidak membuat masyarat abai pada protokol kesehatan.
“Kelola euforia keberhasilan pemerintah dengan startegi risiko yang tepat. Jangan sampai yang diterima masyarakat jadi salah, seolah-olah kondisi sudah aman, padahal kita blm aman. Kendor sedikit, bisa naik lagi BOR-nya,” imbuh Dicky.
Adapun, sejak kasus terkonfirmasi positif mulai melonjak pada pertengahan Juni 2021, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali serta belasan kabupaten/kota yang berstatus risiko penularan tinggi pada 3 - 20 Juli 2021.
Kebijakan tersebut dilanjutkan hingga 26 Juli 2021 dan setelahnya berubah menjadi PPKM berbasis level hingga 2 Agustus 2021.
#ingatpesanibu #sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
