Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 tetap digelar pada 16 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bakal hadir pada sidang tersebut.
Dengan demikian, politikus yang akrab disapa Bamsoet ini menyatakan rakyat tetap bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara yang disampaikan Presiden Jokowi.
Meskipun demikian, dia menyatakan karena kondisi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR akan kembali digelar secara fisik dan daring (online) seperti yang telah dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2020.
"Jumlah undangan mencapai 1.013 orang. Sebanyak 57 di antaranya mendapatkan undangan untuk hadir secara fisik, sedangkan 956 undangan lainnya hadir secara virtual," kata Bamsoet, Selasa (27/7/2021).
Dia menuturkan untuk kehadiran secara fisik antara lain Presiden dan Wakil Presiden, 10 Pimpinan MPR dan 10 ketua fraksi MPR atau Kelompok DPD. Lalu 5 Pimpinan DPR dan 9 ketua fraksi DPR, 4 Pimpinan DPD RI, dan 4 perwakilan sub wilayah DPD RI.
Selain itu, kata Bamsoet, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY. Kemudian 4 menteri koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua MUI sebagai pembaca doa.
Politikus Golkar itu mengatakan undangan hadir virtual antara lain ditujukan untuk 3 mantan Presiden RI, 4 mantan Wakil Presiden RI, 2 mantan Ketua MPR RI, 4 mantan Ketua DPR RI, 4 mantan Ketua DPD RI.
"Undangan hadir virtual lainnya adalah 540 anggota DPR, 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran Mahkamah Agung, 7 jajaran Mahkamah Konstitusi, 6 jajaran Komisi Yudisial, dan 34 gubernur se-Indonesia," kata Bamsoet.
Bamsoet mengungkapkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 diselenggarakan mulai pukul 09.00-11.00 WIB, di Gedung Nusantara, Senin, 16 Agustus 2021.
Sementara bagi masyarakat yang ingin menyaksikan bisa melalui saluran televisi nasional atau live streaming dari berbagai media sosial MPR.
Bamsoet berharap Sidang Tahunan MPR bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih rinci capaian pemerintahan selama setahun terakhir khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel," ujar Bamsoet.
Menurutnya, kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara rinci oleh Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR nanti.
