Bisnis.com, JAKARTA – Terpidana kasus korupsi OC Kaligis mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No.12/1995 tentang Pemasyaratan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Obyek gugatan pengacara senior ini adalah Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, khususnya terkait dengan tafsir konstitusional hak narapidana terkait dengan pemberian remisi.
“Pemohon telah dirugikan secara faktual dengan tidak diberikannya pengurangan masa tahanan atau remisi kepada pemohon,” jelasnya dalam surat permohonan yang dikutip dari laman resmi MK, Senin (26/7/2021).
Dalam catatan Bisnis, OC Kaligis beberapa kali mengeluhkan soal remisi yang tak kunjung dia dapatkan. Namun demikian, gugatan dan upaya hukum yang dia ajukan di pengadilan selalu kandas.
Pada Mei lalu, misalnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menolak banding OC Kaligis terkait remisi kepada narapidana yang telah berusia uzur alias lansia.
Putusan itu menguatkan putusan PTUN Jakarta pada 7 Januari 2021 lalu.
Baca Juga
Dikutip dari laman resmi PTUN Jakarta, putusan banding tersebut dibacakan oleh hakim Disiplin F Manao, Wenceslaus, dan Dani Elpah pada tanggal 19 Mei 2021. "Menyatakan gugatan pembanding (OC Kaligis) tidak dapat diterima."
Aapun dalam gugatannya, OC Kaligis meminta hakim mengabulkan Surat TERGUGAT Nomor: B/2848/HK.06.04/55/06/2020 perihal Tanggapan atas surat Otto Cornelis Kaligis tertanggal 9 Mei 2020 perihal Proses Administrasi Permohonan dan Pemberian Remisi kepada Warga Binaan, tertanggal 16 Juni 2020.
OC Kaligis juga meminta KPK mencabut Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: B/2848/HK.06.04/55/06/2020 perihal Tanggapan atas surat Otto Cornelis Kaligis tertanggal 9 Mei 2020 perihal Proses Administrasi Permohonan dan Pemberian Remisi kepada Warga Binaan, tertanggal 16 Juni 2020.
Tak hanya itu, pengacara kondang itu juga meminta KPK menerbitkan Keputusan perihal Persetujuan Pemberian Remisi Kemanusiaan atas nama Otto Cornelis Kaligis.
Namun demikian, tiga gugatan tersebut dimentahkan oleh hakim PTUN Jakarta. Hakim PTUN menolak semua gugatan OC Kaligis dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 7 Januari 2021.
Dengan fakta hukum tersebut, OC Kaligis kemudian mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dia berpendangan hanya MK yang bisa memberikan tafsir terkait hak konstitusionalnya sebagai narapidana.
“MK Perlu menguji dan menilai kontitusionalitas UU Pemasyarakatan terhadap materi muatan ketentuan tentang pemberian hak remisi,” jelasnya.
