Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Inggris menghadapi tuntutan hukum atas dugaan penggunaan email pribadi dan akun WhatsApp oleh beberapa menterinya untuk melakukan urusan resmi.
Pihak penuntut mengatakan jika tuduhan terbukti benar, hal tersebut merupakan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Setiap urusan pekerjaan resmi pemerintahan seharusnya dilakukan dengan akun resmi.
Dilansir Bloomberg, kelompok kepentingan publik Good Law Project menyatakan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan akun email pribadi tidak sesuai tujuan.
Good Law Project mengatakan usulan peninjauan kembali ini dilakukan setelah adanya tuduhan dan mantan Menteri Kesehatan Matt Hancock dan Menteri Kesehatan James Bethell menggunakan email pribadi mereka alih-alih menggunakan akun pemerintah.
Langkah ini menyusul dimulainya penyelidikan oleh kepala perlindungan data Inggris awal pekan ini mengenai penggunaan akun email pribadi di Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial.
The Good Law Project telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson atas penanganannya terhadap krisis virus corona dan bagaimana ia membagikan kontrak yang menguntungkan pihak yang dekat dengan mereka.
Baca Juga
"Kami tidak hanya berpikir situasi ini salah, kami percaya itu melanggar hukum. Itu bertentangan dengan kewajiban hukum pemerintah untuk mempertahankan catatan resmi,” ungkap kelompok itu dalam pernyataannya, seperti dikutip Bloomberg.
The Good Law Project mengatakan jika tindakan mereka berhasil, mereka dapat memaksa Pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tepat untuk menutup kesenjangan akuntabilitas ini untuk selamanya.
"Ada pengaturan yang tepat untuk manajemen komunikasi elektronik, termasuk pesan instan dan email," kata juru bicara Kantor Kabinet Inggris.
“Para menteri dan pejabat mengetahui panduan seputar penggunaan email pribadi dan bisnis pemerintah dilakukan sejalan dengan panduan itu.”
