Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meminta agar Roadmap Reformasi Birokrasi agar dievaluasi secara matang dan akurat guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.
Selama pandemi Covid-19, Wapres mengatakan masyarakat banyak mengeluhkan kinerja birokrasi salah satunya berlarutnya masalah dalam bidang sosial dan perizinan yang memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi.
“Saya ingin roadmap [Reformasi Birokrasi] kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat atau mungkin perlu penyesuaian,” kata Wapres saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo, di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (10/6/2021).
Wapres Ma’ruf Amin yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) ini meminta agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya.
Selain itu, sambungnya, reformasi birokrasi di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Saya minta, kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” ujarnya.
Wapres berharap, kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar terjalin secara efektif.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyampaikan bahwa fokus KPRBN pada tahun ini adalah pertama, penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden yaitu pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.
Lalu, fokus keduanya adalah mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema tertentu.
“Dua program itu yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini,” ujarnya.
Eko juga meyampaikan bahwa KPRBN juga akan mendisain birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi.
Komite juga akan terus mendorong implementasi collaborative working seperti dalam penanganan kemiskinan, khususnya harmonisasi anggaran antar kementerian dan lembaga.
