Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintahan Baru Israel Segera Terbentuk, Netanyahu Tersingkir?

Pemimpin partai Yesh Atid, ditugaskan untuk membentuk pemerintahan oleh Presiden Reuven Rivlin setelah Netanyahu kembali gagal membentuk koalisinya sendiri.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu/Reuters
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid bersiap membentuk pemerintahan koalisi setelah memberitahu presiden sehingga memastikan berakhirnya 12 tahun kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, ditugaskan untuk membentuk pemerintahan oleh Presiden Reuven Rivlin setelah Netanyahu kembali gagal membentuk koalisinya sendiri setelah pemilihan umum keempat Israel digelar dalam waktu kurang dari dua tahun.

Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di Twitter kemarin, Lapid mengatakan dia telah memberi tahu Rivlin tentang kesepakatan itu.

“Pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel karena mereka yang menentukannya. Kami akan melakukan segalanya untuk menyatukan masyarakat Israel,” katanya sesaat sebelum batas waktu tengah malam waktu setempat berakhir seperti dukutip Aljazeera.com, Kamis (3/6/2021).

Lapid, seorang mantan presenter TV dan seorang sentris sekuler, memenangkan dukungan penting dari partai nasionalis agama garis keras pimpinan Naftali Bennett pada Minggu. Bennett merupakan seorang miliarder perusahaan teknologi yang telah memegang sejumlah portofolio pemerintah termasuk kementerian pertahanan.

Di bawah perjanjian koalisi, Bennett dan Lapid akan bergantian menjadi perdana menteri dan Bennett akan mengambil jabatan itu untuk dua tahun pertama dan Lapid dua tahun terakhir.

Kesepakatan tersebut masih perlu dilakukan pemungutan suara di Knesset, parlemen Israel untuk meraih dukungan mayoritas sebelum pemerintah dapat dilantik. Pemungutan suara diperkirakan akan diadakan dalam waktu tujuh hingga 12 hari.

Drama politik terbaru Israel kian melemahkan Netanyahu, yang diadili atas tuduhan kriminal penipuan, penyuapan dan pelanggaran kepercayaan saat menjabat meski semua itu dibantahnya.

Setelah kehilangan jabatan perdana menteri, dia tidak akan bisa mendorong perubahan undang-undang dasar yang bisa memberinya kekebalan hukum dan akan kehilangan kendali atas nominasi kementerian kehakiman.

Partai Likud pimpinan Netanyahu memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum 23 Maret lalu, tetapi dia tidak dapat membentuk mayoritas dengan sekutu alaminya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper