Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

9 Anggota Asean Ingin PBB Batalkan Seruan Embargo Senjata Myanmar

Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam mendorong rancangan resolusi yang lebih lunak.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 29 Mei 2021  |  10:59 WIB
Petugas polisi antihuru hara mengamankan demonstrator saat aksi protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (2/3/2021).  - Antara/Reuters
Petugas polisi antihuru hara mengamankan demonstrator saat aksi protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (2/3/2021). - Antara/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan negara Asia Tenggara telah mengusulkan revisi rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Myanmar.

Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam mendorong rancangan resolusi yang lebih lunak, termasuk dengan mencabut seruan untuk embargo senjata di negara itu.

Sembilan negara itu menulis kepada Liechtenstein yang menyusun rancangan PBB tersebut, setelah pemungutan suara yang direncanakan pekan lalu ditunda pada menit terakhir.

Dalam surat tertanggal 19 Mei dan dilihat oleh Reuters pada Jumat (28/5/2021), negara-negara Asia Tenggara mengatakan rancangan tersebut "tidak dapat meminta dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan."

Sembilan negara itu juga menilai bahwa negosiasi lebih lanjut diperlukan "untuk membuat rancangan dapat diterima, terutama untuk negara-negara yang paling terkena dampak langsung dan yang sekarang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan situasi tersebut."

"Ini juga merupakan keyakinan teguh kami bahwa jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di Asean, maka itu perlu diadopsi melalui konsensus," tulis negara-negara itu, mengacu pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean).

Surat itu ditandatangani semua negara Asean kecuali Myanmar. Rancangan resolusi menyerukan "penangguhan segera atas pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi" ke Myanmar. Negara-negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Sejak itu, junta telah menahan Suu Kyi serta para pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya.

Sementara negara-negara Asia Tenggara menginginkan rancangan resolusi PBB untuk mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka, alih-alih mengutuknya, teks tersebut akan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.

Seorang juru bicara Asean tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Asean memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.

Awal bulan ini, lebih dari 200 kelompok masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata di Myanmar.

Hanya Dewan Keamanan PBB yang dapat menjatuhkan sanksi yang mengikat secara hukum atau embargo senjata, tetapi para diplomat mengatakan Rusia dan China kemungkinan dapat menggunakan hak veto mereka untuk mencegah tindakan seperti itu terhadap Myanmar.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb asean myanmar

Sumber : Antara/Reuters

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top