Bisnis.com, YANGON - Rezim militer Myanmar melakukan tekanan gaya baru dengan menjatuhkan skorsing.
Lebih dari 125.000 guru sekolah di Myanmar dijatuhi hukuman diskors oleh pihak militer karena menentang kudeta.
Para guru tersebut bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk menentang kudeta militer pada Februari, kata seorang pejabat Federasi Guru Myanmar.
Pemberlakuan skors terjadi beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Para guru dan orang tua murid memboikot tahun jaran baru tersebut sebagai bagian bentuk perlawanan sipil.
Sebanyak 125.900 guru sekolah telah diskors hingga Sabtu, kata pejabat federasi guru, yang menolak menyebutkan namanya karena takut akan pembalasan. Dia sudah ada dalam daftar buronan junta dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan.
Myanmar memiliki 430.000 guru sekolah menurut data terbaru, dari dua tahun lalu.
"Ini hanya pernyataan untuk mengancam orang agar kembali bekerja. Jika mereka benar-benar memecat orang sebanyak ini, seluruh sistem akan berhenti," kata pejabat yang juga seorang guru itu.
Dia mengatakan dirinya telah diberitahu bahwa tuduhan yang dia hadapi akan dibatalkan jika dia kembali.
Reuters tidak dapat menghubungi juru bicara junta atau kementerian pendidikan untuk memberikan komentar.
Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah meminta para guru dan siswa kembali ke sekolah untuk memulai kembali sistem pendidikan.
Sekitar 19.500 staf universitas juga telah diskors, menurut kelompok guru.
Sikap Orang Tua
Pendaftaran dimulai minggu depan untuk masa sekolah yang dimulai pada Juni. Di sisi lain, beberapa orang tua berencana tidak menyekolahkan anak-anak mereka.
"Saya tidak akan mendaftarkan putri saya karena saya tidak ingin memberikan pendidikannya dari kediktatoran militer. Saya juga mengkhawatirkan keselamatannya," kata Myint, 42, yang putrinya berusia 14 tahun.
Mahasiswa, yang berada di garis depan protes harian yang menewaskan ratusan orang oleh pasukan keamanan, juga mengatakan mereka berencana untuk memboikot kelas.
"Saya hanya akan kembali ke sekolah jika kita mendapatkan kembali demokrasi," kata Lwin, 18 tahun.
Sistem pendidikan Myanmar sudah menjadi salah satu yang termiskin di kawasan itu. Peringkatnya berada di angka 92 dari 93 negara dalam survei global tahun lalu.
Pemerintah Persatuan Nasional, yang didirikan oleh penentang junta, mengatakan akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendukung guru dan siswa. Mereka menyerukan kepada donor asing untuk berhenti mendanai kementerian pendidikan yang dikendalikan junta.
"Kami akan bekerja dengan para pendidik Myanmar yang menolak mendukung militer yang kejam," kata Sasa, yang namanya hanya satu kata dan juru bicara pemerintah persatuan nasional, dalam email kepada Reuters.
"Para guru hebat dan guru-guru pemberani ini tidak akan pernah ditinggalkan," ujarnya.
