Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri mengomentari keluhan Presiden Joko Widodo terkait masih terjadinya perencanaan program yang kurang optimal dan berkualitas, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur.
Melalui akun Twitternya, @FaisalBasri, Jumat (28/5/2021) 05.20 WIB, Faisal Basri menunggah sebuah komentar dengan menautkan berita tentang banyaknya proyek yang tidak jelas.
Faisal Basri mengatakan bahwa dia sejak lama telah mengingatkan hal itu. Dia pun menautkan salah satu tulisa di blog pribadinya yang diunggah pada 12 Maret 2017, bertajuk Pemerintah Tidak Boleh "Ugal-ugalan" Lagi.
"Menulis Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius. Ada yang perlu lebih didalami dari tulisan itu agar kita lebih seksama mengarungi tahun 2017 dan setelahnya. Kita berharap pemerintah lebih waspada sejak dini dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi kemungkinan terburuk. Optimisme tetap diusung dengan lebih terukur agar kita tetap berada di jalur yang benar," demikian paragraf pertama dalam tulisan tersebut.
Faisal Basri berdalih dalam rentang lima tahun terakhir yakni 2012-2016 pertumbuhan penerimaan pajak hampir selalu mengalami penurunan. Hanya pada 2015, penerimaan pajak sempat bertumbuh sebesar 8,1 persen dan menurut dia, kenaikan itu semu karena pemerintah melakukan rekayasa (ijon) pajak dan menahan pembayaran restitusi pajak.
Oleh karena itu, Faisal pada awal 2017 mengingatkan bahwa RI tidak bisa berharap banyak terjadi peningkatan penerimaan pajak secara drastis. Menurutnya, jika pemerintah bersikukuh tidak memangkas pengeluaran, ceteris paribus, defisit akan mencapai 3,4 persen PDB sehingga melampaui batas maksimum 3 persen PDB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara.
Baca Juga
"Saatnya sekarang juga melalukan konsolidasi APBN, bukan sebaliknya berakrobat dengan memasukkan tambahan pengeluaran yang belum dianggarkan," demikian saran Faisal Basri.
Adapun, Presiden Jokowi sebelumnya menyayangkan masih terjadi perencanaan program yang kurang optimal dan berkualitas, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur. Walhasil, saat ini masih terjadi kesenjangan antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
“Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggaran yang mau disasar apa sehingga tidak mendukung dari tujuan dan tidak sinkron dengan program dan kegiatan lain,” kata Jokowi dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).
Kepala Negara mendapati di lapangan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur utama tidak didukung infrastruktur penunjangnya.
Dia mencontohkan ada pembangunan suatu waduk yang tidak dilengkapi dengan saluran irigasinya sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Ada bangun pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan ke situ, apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Itu ada dan tidak hanya satu,” ujar Jokowi.
