Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan masih terjadi perencanaan program yang kurang optimal dan berkualitas, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur.
Walhasil, saat ini masih terjadi kesenjangan antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
“Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggaran yang mau disasar apa sehingga tidak mendukung dari tujuan dan tidak sinkron dengan program dan kegiatan lain,” kata Jokowi dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).
Kepala Negara mendapati di lapangan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur utama tidak didukung infrastruktur penunjangnya.
Dia mencontohkan ada pembangunan suatu waduk yang tidak dilengkapi dengan saluran irigasinya sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Ada bangun pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan ke situ, apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Itu ada dan tidak hanya satu,” ujar Jokowi.
Menurutnya, terkait perencanaan program yang otomatis memakan anggaran tersebut harus terus dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diisi oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Jokowi meminta kepada seluruh elemen terkait perencanaan program untuk memperhatikan hal tersebut, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.
“Sekali lagi, dalam tiga tahun ini, apalagi dengan adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali sehingga semua harus cepat beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mentoleransi penyelewengan penyerapan anggaran baik APBN, APBD, maupun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikipun terhadap penyelewangan anggaran, apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi,” tegasnya.
Kendati penyerapan anggaran diminta untuk diakselerasi, Jokowi mengingatkan agar hal itu tetap dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.
Untuk itu, dia meminta BKPP untuk mengawal dan mempercepat penyerapan anggaran dan memastikannya tepat sasaran.
“Dan pengawasan harus menjamin tidak ada se-Rupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” imbuh Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta dilakukan percepatan belanja pemerintah karena realisasi belanja yang masih rendah yaitu sekitar 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD.
Sementara itu, penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total hampir Rp700 triliun juga sama yaitu 24,6 persen.
