Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usai Rapat Bahas Nasib Novel Baswedan Cs, Yasonna Pilih Bungkam

Nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya akan segera ditentukan seusai rapat antara pimpinan KPK dan BKN hari ini.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menjadi keynote speaker saat menghadiri acara peluncuran hasil studi pemeringkatan penghormatan HAM di 100 perusahaan publik, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menjadi keynote speaker saat menghadiri acara peluncuran hasil studi pemeringkatan penghormatan HAM di 100 perusahaan publik, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Salah satu pejabat yang hadir adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Meski demikian, Yasonna mendadak irit bicara setelah hadir dalam rapat tersebut.

"Tanya nanti...," dilansir dari Tempo, Selasa (25/5/2021).

Yasonna keluar Gedung BKN pada pukul 12.49 WIB. Saat para wartawan menunggu peserta rapat keluar di lobi depan, Yasonna memilih untuk keluar dari pintu belakang gedung. Dia nampak didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa.

KPK dan Badan Kepegawaian Negara akan menggelar rapat koordinasi membahas nasib 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan hari ini. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan lima pimpinan KPK dan pejabat struktural hadir dalam rapat tersebut. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo juga hadir.

Ali mengatakan rapat digelar juga untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan landasan untuk memberhentikan pegawai. Seharusnya, hasil tes terhadap pegawai menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 17 Mei 2021.

Pelaksanaan TWK yang berujung pada penonaktifan 75 pegawai telah menjadi polemik belakangan ini. Pimpinan KPK dituding menyelendupkan aturan soal TWK itu di Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. Menurut sejumlah pegawai, aturan itu sebelumnya tidak pernah dibahas pada penyusunan draf aturan.

Selain itu, pertanyaan yang diajukan dalam tes juga menuai kritikan. Sejumlah pertanyaan dinilai seksis, intoleran dan diduga mengandung unsur pelecehan seksual. Sejumlah pegawai KPK mengatakan tak mendapat pertanyaan yang sesuai dengan pekerjaan mereka di lembaga antirasuah.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Edi Suwiknyo
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper