Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara menerangkan tes wawasan kebangsaan yang diikuti pegawai KPK berbeda dengan seleksi calon pegawai negeri sipil.
Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK berbeda dengan yang diberikan saat seleksi CPNS.
Paryono menjelaskan TWK bagi CPNS masuk dalam kategori entry level, sehingga soal yang diberikan berupa pertanyaan pemahaman akan wawasan kebangsaan.
“Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/5/2021).
Jabatan senior yang dimaksud adalah seperti deputi, direktur atau kepala biro, kepala bagian hingga penyidik utama. Alhasil, lanjutnya, diperlukan jenis tes yang berbeda.
Upaya ini kata dia dilakukan agar dapat diukur tingkat keyakinan dan keterlibatan para pegawai KPK dalam proses kebangsaan dan bernegara.
Tes tersebut juga menggunakan metode assessment center yakni multi-metode dan multi-asesor.
Multi-metode yang dimaksud adalah penggunaan lebih dari satu alat ukur. Dalam asesmen ini, peserta menggunakan tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB-68).
Selain itu, multi-asesor diartikan dengan keterlibatan tim asesor yang tidak hanya berasal dari BKN, akan tetapi berasal dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman.
“[Pihak] yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [BNPT], BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD,” tuturnya.
Belakangan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK menimbulkan kontroversi. Sekitar 75 orang dikabarkan tidak lolos dalam tes tersebut.
Di antara mereka yang tidak lolos terdapat nama penyidik senior Novel Baswedan, ketua wadah pegawai KPK, dan sejumlah nama lain. Mereka dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi.
