Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan adanya kenaikan kasus positif Covid-19 di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra.
"Kita lihat hampir semua provinsi di Pulau Sumatra mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif maupun penurunan angka kesembuhan serta peningkatan angka kematian di seluruh provinsi," kata Doni dalam konferensi pers, Senin (3/5/2021).
Dia pun meminta kepada seluruh kepala daerah di Pulau Sumatra untuk secepatnya melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, langkah antisipatif tidak boleh terlambat karena kasus eksponensial berpotensi tidak terkontrol.
Data Satgas menunjukkan bahwa pada periode September - Oktober 2020 di Jakarta terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat yang diperparah dengan adanya liburan atau akhir pekan.
"Maka rumah sakit Wisma Atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang, pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode mendatang," ujar Doni.
Senada, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada lima provinsi dengan kenaikan kasus di Pulau Sumatra yakni Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
"Kepri itu ada beberapa daerah seperti di Bintan dan kota Batam, di Riau ada Bengkalis, Kampar, kota Dumai, kota Pekanbaru, Kuansing, Rohil [Rokan Hilir] dan Rohul [Rokan Hulu], sedangkan Bengkulu di Kepahiang, Kota Bengkulu kemudian di Lampung ada Lampung Timur, Lampung Utara sedangkan di Bangka Belitung adalah Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang. Di Sumatra Barat ada Agam, kota Padang kemudian Jambi ada Batanghari," ungkap Airlangga.
Lebih lanjut, sejumlah langkah pun telah diambil pemerintah guna meredam penularan Covid-19 antara lain perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga peniadaan mudik Lebaran 2021.
Ihwal peniadaan mudik, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menegaskan bahwa larangan mudik tersebut menjadi narasi tunggal.
"Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat, ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi, mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," ujar Doni.
