Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta agar kebijakan peniadaan mudik Lebaran 2021 harus diimplementasikan secara kompak dan seragam di seluruh daerah.
“Mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Doni dalam konferensi pers, Senin (3/5/2021).
Menurutnya, seluruh komponen bangsa harus betul-betul menjalankan arahan ini agar kesalahan pada tahun lalu tidak terulang.
Doni menyatakan, pada Lebaran 2020 pemerintah terlambat memberikan pengumunan pelarangan mudik dan setelahnya terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 hingga 93 persen yang diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi.
“Setelah Bapak Presiden Jokowi mengumumkan larangan mudik ini, masih ada 7 persen orang yang nekat akan kembali mudik. Bahkan sebelum Ramadan sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas,” ungkap Doni.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melaporkan bahwa mobilitas penumpang dan kendaraan di dua lintasan tersibuk, Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk mengalami peningkatan pada H-12 Lebaran atau periode Sabtu (1/5/2021) pukul 08.00 hingga Minggu (2/5/2021) pukul 08.00.
ASDP mencatat sekitar 38.201 orang meninggalkan Jawa menuju Sumatra atau naik 517 persen dibandingkan periode sama pada 2020 sebanyak 6.191 orang.
Lebih lanjut, Doni Monardo juga menyoroti kenaikan kasus aktif dan meninggal. Dia juga menyoroti penurunan kasus sembuh yang terjadi di banyak wilayah di Sumatra.
Doni yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini meminta kepada pada pejabat daerah di Pulau Sumatra untuk segera melakukan evaluasi dalam penanganan pandemi.
“Oleh karenanya kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatra, untuk betul-betul evaluasi secepat mungkin, jangan sampai terlambat,” tuturnya.
