Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta dilakukan pengusutan 21 juta data kemiskinan untuk keperluan bantuan sosial.
Meski data itu telah "ditidurkan" oleh Kementerian Sosial, Saleh mengingatkan bahwa kesalahan itu harus tetap diusut.
"Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa. Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima?,” ujar Saleh mempertanyakan.
Dia juga mempertanyakan mengapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan dan siapa penanggung jawab pendataannya.
"Kalau tidak salah, sejak Ibu Khofifah (mantan Mensos) sudah ada program satu pintu data kemiskinan, yaitu data yang diolah oleh Kemensos. Lalu sekarang, ada yang disebut DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Apa itu DTKS?,” kata anggota DPR asal daerah pemilihan Sumatra Utara itu.
Menurut Saleh harus dijelaskan apakah hal itu bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi.
Baca Juga
"Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah," katanya mempertanyakan.
Bagi Saleh problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya.
“Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini. Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH. Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya,” katanya.
Saleh pun mempertanyakan, dari semua data yang ada, lantas data mana yang dipakai. Apakah ihal itu tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?
"Menteri sosial harus memaparkan uraian data itu. Termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN kita. Kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat," ujar politisi PAN itu, Minggu (2/5/2021).
Dia mengaku mengikuti soal pendataan sejak 2017. Mestinya, semakin ke sini pendataan semakin bagus, namun apa yang ada malah makin tidak jelas.
“Dua puluh satu juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address," ujar ketua DPP PAN tersebut.
