Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berharap pemerintah pusat menerapkan pengawasan dan pendekatan khusus untuk menangani situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya.
Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, seperti dikutip dari pernyataan resmi, Selasa (27/4/2021).
Rapat itu diselenggarakan kemarin, untuk merespons gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Minggu (25/4/2021) sore.
“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Yuni.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa operasi di Papua akan dievaluasi. “Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujarnya.https://kabar24.bisnis.com/read/20210427/15/1386780/pascapenembakan-kabinda-ksp-operasi-di-papua-perlu-dievaluasi
Baca Juga
Adapun, pada rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya.
Melalui rapat ini, KSP meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.
_(1)_1692177226.jpg?w=348&h=261)
