Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa operasi di Papua akan dievaluasi. Hal itu dilakukan pascagugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Minggu (25/4/2021) sore.
“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, dikutip dari pernyataan resmi, Senin (26/4/2021).
Adapun, pada rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya.
Melalui rapat ini, KSP meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.
Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan setuju dengan pernyataan Moeldoko. Menurutnya, dirinya menilai tatanan sinergitas di lapangan belum padu. Setali tiga uang Kemenko Polhukam Mahfud MD menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.
Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn. Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menyampaikan bahwa dengan kondisi Papua saat ini, maka Pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. “Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” ujarnya.
Baca Juga
Teddy juga menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris.
Sementara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.
“Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.
