Bisnis.com, JAKARTA - Partai NasDem berharap polemik vaksin Nusantara tidak dibiarkan berlarut-larut dan dapat segera diatasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diharapkan turut campur guna menengahi kisruh tersebut.
"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," kata Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021).
Dia berharap pihak-pihak yang berpolemik dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik. Dia mendorong urusan kesehatan agar ditempatkan pada porsi yang tepat.
"Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," tuturnya.
Seperti diketahui, vaksin Nusantara pertama kali dikenalkan pada November lalu oleh
Terawan Agus Putranto ketika masih menjabat Menteri Kesehatan.
Riset pengembangan vaksin berbasis sel dendritik ini dilakukan melalui kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dengan PT Rama Emerald Multi Sukses.
Rama Emerald merupakan pemegang lisensi dari Aivita Biomedical Inc, perusahaan farmasi yang berbasis di Amerika Serikat, pengembang terapi sel dendritik SARS-CoV-2.
Meski BPOM belum memberikan izin uji klinis tahap kedua, tim peneliti tetap memulai penyuntikan vaksin Nusantara kepada relawan sejak pekan lalu.
Polemik ini pun memantik aksi dukung-mendukung terhadap Vaksin Nusantara versus BPOM.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan tim peneliti vaksin Nusantara mestinya terlebih dahulu melakukan perbaikan seperti yang direkomendasikan BPOM.
Dia mengatakan keputusan BPOM--sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengontrol keamanan produk makanan dan obat, termasuk vaksin--harus dihormati.
"Bukannya mbalelo, meneruskan, padahal sudah jelas secara prosedural tidak sesuai. Ya sementara dihentikan dulu dan perbaiki," kata Windhu.
Dia mengingatkan, politikus tak boleh mengintervensi riset ilmiah apalagi merundung BPOM dengan tuduhan tak memiliki nasionalisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
