Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan tidak pernah menuding pemerintah terkait dengan pengambil alihan kekuasaan di Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
AHY mengatakan munculnya gejolak di Partai Demokrat yang dinilai oleh Menkumham bernada menuding tersebut merupakan hal yang wajar.
Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang dongkol terhadap AHY lantaran mengirim surat ke istana, seolah-olah pemerintah mengintervensi kepemimpinan Partai Demokrat. Pasalnya, namanya selaku Menkumham dicatut lantaran bertemu dengan KSP Moeldoko.
“Partai Demokrat tidak pernah menuduh siapapun. Justru kami mengharapkan klarifikasi atau konfirmasi ketika nama beliau dicatut oleh kubu KSP Moeldoko. Kita mendapatkan kejelasan memang KSP bermain sendiri,” katanya dalam acara Satu Meja yang disiarkan oleh Kompas TV pada Rabu (7/4/2021) malam.
Kendati Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tidak dapat dicegah, AHY menyatakan dapat mencegah hal yang lebih buruk.
Menurutnya, Partai Demokrat bertanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah agar hukum ditegakkan dengan adil secara tepat dan tidak tebang pilih. Terlebih ketika melihat sejarah ke belakang, rata-rata KLB disahkan.
Baca Juga
“Sejak awal kami tidak pernah menuduh siapapun, justru kami mengingatkan. Tetapi kalau dianggap sebagai tudingan atau mempertanyakan, rasanya ada dua perspektif yang berbeda,” ujarnya.
Dengan adanya keputusan pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat Deli Serdang, AHY berterima kasih kepada pemerintah.
“Terima kasih [kepada] komitmen pemerintah untuk mendudukkan ini semua secara objektif dan tetap berpihak pada konstitusi.”
