Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pemerintah akan membuka sekitar 1,3 juta formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini, panitia seleksi sedang menyusun jadwal penerimaan.
Selain itu, bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sistem seleksi online juga sedang diatur agar dapat berjalan dengan baik.
"Ini jumlah yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya," tuturnya dalam keterangan resmi seperti dilansir Tempo, Jumat (19/3/2021).
Jumlah 1,3 juta formasi ini terdiri atas Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ada tiga komposisi yang akan disiapkan.
Pertama, sebanyak 83.000 ribu formasi yang ditujukan untuk menjadi pegawai di instansi pemerintah pusat. Kedua, 189.000 formasi untuk pemerintah daerah (Pemda). Di dua komposisi ini, termasuk di dalamnya termasuk PNS dan PPPK.
Baca Juga
Namun, di komposisi ketiga, yakni 1 juta guru, khusus PPPK. Rekrutmen ini bertujuan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi tenaga honorer.
Komposisi ini akan diisi oleh guru honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, guru eks Tenaga Honorer Kategori-2 dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bisa ikut mendaftar.
Tjahjo menerangkan nantinya, Kemendikbud akan menyediakan fasilitas bagi para tenaga honorer untuk meningkatkan kemampuan menghadapi tes seleksi.
"Serta memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali," sebutnya.
Pada 2020, pemerintah tidak membuka seleksi ASN karena pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kebutuhan PNS dan PPPK tahun lalu pun dialihkan ke 2021.
Sebelumnya, pemerintah berencana membuka pendaftaran ASN pada Mei-Juni 2021.
