Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Junta Militer Myanmar Tuding Aung San Suu Kyi Terima Suap US$600.000

Selain menerima pembayaran ilegal senilai US$600.000, Aung San Suu Kyi juga dituduh menerima suap berupa emas.
Pemimpin partai NLD Myanmar, Aung San Suu Kyi/Reuters
Pemimpin partai NLD Myanmar, Aung San Suu Kyi/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Junta militer di Myanmar menuduh Aung San Suu Kyi menerima suap atau pembayaran ilegal selama berada di pemerintahan tersebut.

Dilansir South China Morning Post, Kamis (11/3/2021), Juru bicara Junta Brigjen Zaw Min Tun mengatakan bahwa Suu Kyi telah menerima suao senilai US$600.000 dan emas selama di pemerintahan. Menurutnya, informasi tersebut diadukan oleh Phyo Mien Thein, mantan menteri utama Yangon.

"Dia dengan tegas mengatakan itu. Fakta-fakta itu sudah kami verifikasi beberapa kali. Sekarang komite antikorupsi melanjutkan penyelidikan," kata Zaw Min Tun.

Dia mengatakan Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet Myanmar juga terlibat dalam korupsi dan bahwa dia telah menekan komisi pemilihan negara untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

Militer pun menegaskan bahwa pemilu November, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi, dinodai dengan kecurangan. Pernyataan itu ditolak oleh komisi pemilihan.

Zaw Min Tun juga menegaskan kembali bahwa militer hanya akan bertugas untuk jangka waktu tertentu sebelum mengadakan pemilihan. Junta sebelumnya menjanjikan pemilihan baru dalam waktu satu tahun, kendati belum menetapkan tanggal.

“Kami akan adakan pemilihan dan akan kami serahkan kepada pihak yang menang. Kami menghormati negara tetangga dan komunitas internasional, tetapi kami akan melanjutkan lima tujuan kami. Kami sedang menuju demokrasi sejati,” katanya.

Menurutnya, militer Myanmar juga menghormati dan menghargai kebebasan media dan hanya menangkap jurnalis yang menghasut kerusuhan.

Komisi pemilihan yang ditunjuk militer bertemu dengan partai politik yang menyarankan untuk mengubah sistem pemilihan negara menjadi perwakilan proporsional, kata seorang komisaris pada hari Kamis (11/3/2021).

Komisioner pemilu Khin Maung Oo mengatakan pada konferensi pers bahwa badan tersebut membutuhkan waktu untuk mempelajari gagasan tersebut. Namun, pihaknya tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah itu akan diadopsi.

"Kami belum memutuskan apa pun, kami masih mempelajari sistemnya," jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper