Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Tim ahli hak azasi manusia PBB Thomas Andrews mengatakan militer Myanmar telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan". Sedikitnya 70 orang dilaporkan "dibunuh" sejak kudeta 1 Februari.
Andrews mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa bahwa Myanmar saat ini sedang "dikendalikan oleh rezim pembunuh dan ilegal".
"Ada bukti yang berkembang bahwa militer Myanmar, yang dipimpin oleh pemimpin senior, diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tindakan pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan, dan penyiksaan," katanya sebagaimana dikutip ChannelNewsAsia.com, Jumat (12/3/2021).
Dia menekankan bahwa pelanggaran semacam itu hanya dapat ditentukan di pengadilan, namun ada bukti jelas bahwa kejahatan pemerintah militer "meluas", "sistematis" dan bagian dari "serangan terkoordinasi".
Dia mengatakan hal itu dilakukan dengan "sepengetahuan pemimpin senior", termasuk pemimpin militer Min Aung Hlaing.
Andrews mempresentasikan laporan terbarunya tentang situasi tersebut kepada Dewan dan mengatakan menyesalkan bahwa sejak laporan itu diterbitkan minggu lalu, jumlah orang yang terbunuh dan ditahan oleh militer telah membengkak secara signifikan.
Baca Juga
Tekanan diplomatik telah meningkat sejak para jenderal merebut kekuasaan yang memicu aksi protes di seluruh negeri dan dihadapi dengan tindakan keras aparat militer.
Militer beralasan pengambilalihan pemerintah karena ada ketidakberesan dalam pemilihan umum November tahun lalu yang dimenangkan partai pemimpin sipil yang sekarang terguling, Aung San Suu Kyi.
Chan Aye, sekretaris tetap kementerian luar negeri Myanmar, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi PBB melalui pesan video kemarin bahwa pihak berwenang "telah menahan diri sepenuhnya untuk menangani protes kekerasan."
Akan tetapi, menurut Andrews, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 70 orang sejak 1 Februari dan kebanyakan dari mereka berusia di bawah 25 tahun. Kemarin saja sebanyak sembilan orang tewas tertembak.
