Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sangat berhati-hati dalam menyidik perkara dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan kasus pajak adalah suatu perkara yang khusus. KPK perlu berhati-hati dalam menyidik kasus suap pajak karena ada dua kasus yang berbeda yakni terkait perkara korupsi dan perpajakan.
"Kami sangat berhati-hati, karena pembidangan yang khusus mana kasus korupsi mana kasus pajak," kata Nawawi di Komisi III DPR, Rabu (10/3/2021).
Seperti diketahui, dalam perkara ini KPK telah menetapkan dua pejabat pajak yakni mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji serta eks Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani.
KPK, kata Nawawi, saat ini tengah fokus untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsinya. Sementara, perkara pidana pajaknya tengah ditangani oleh Ditjen Pajak.
"Kami harus dengan tepat, karena ada kewenangan di Ditjen Pajak," tegasnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, KPK tengah mengusut kasus suap telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini diketahui dari keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sayangnya Alex, sapaan karib Alexander Marwata, belum bisa mengungkap identitas pihak yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini.
"Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," kaya Alex, Selasa (2/3/2021).
Adapun dalam rapat di Komisi III DPR, sejumlah anggota Komisi III DPR menyoroti kasus pajak yang tengah disidik KPK. Mereka umumnya meminta KPK terus mengungkap perkara tersebut karena diduga melibatkan pejabat dan petinggi sejumlah perusahaan ternama di Indonesia.
