Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
Langkah itu diperlukan guna mendorong pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice yang berlangsung di Kyoto Jepang, 7-12 Maret 2021.
“Pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya,” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Senin (8/3/2021).
Dia menuturkan, kerja sama negara-negara dalam penanggulangan kejahatan dapat mendorong pencapaian Agenda 2030. Pencapaian SDGs dapat berkontribusi pada pemberantasan segala kejahatan termasuk kejahatan lintas negara.
Indonesia mengusulkan pembentukan norma dan standar internasional guna memenuhi SDGs khususnya Tujuan 16,2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrem.
Standar tersebut akan fokus kepada tiga aspek yaitu pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi dengan menjunjung hak-hak anak. Menko Mahfud juga menyebutkan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan reformasi keadilan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Melalui RPJMN ini, kata Mahfud, Indonesia menetapkan tujuan untuk sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel yang mudah diakses dan terjangkau.
Pada sesi ke-14 Kongres PBB yang dihadiri 82 Pejabat Tingkat Menteri ini dan pejabat tingkat tinggi lainnya, Menko Mahfud mengingatkan kembali negara-negara untuk memberikan perhatian pada kejahatan perikanan.
“Perlu adanya perhatian serius negara-negara PBB untuk mengatasi masalah kejahatan perikanan tersebut. Negara-negara PBB perlu menerapkan langkah penegakan hukum yang tegas, termasuk di Indonesia,” terangnya.
Usulan itu disebabkan adanya keterkaitan erat antara kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara. Beberapa di antaranya seperti penyeludupan manusia, perdagangan orang dan perdagangan narkoba.
Selain itu, kerja sama perlu diperkuat guna melindungi generasi mendatang dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan terorganisir lintas negara.
Adaun, sesi ke-14 Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana diselenggarakan secara hybrid di Kyoto, Jepang mulai 7-12 Maret 2021. Akibat pandemi, gelaran lima tahunan ini dilaksanakan secara virtual.
