Bisnis.com, JAKARTA — Warga Myanmar akan meningkatkan aksi protes terhadap kekuasaan militer.
Di sisi lain Indonesia sedang berusaha membangun koalisi diplomatik di antara negara-negara Asia Tenggara (Asean) untuk mencari jalan keluar dari krisis politik yang terjadi di Myanmar.
Aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin dan pemogokan umum bertujuan mengecam kudeta militer 1 Februari.
Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi meskipun ada ancaman dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat menimbulkan korban jiwa.
Aksi demo besar-besaran direncanakan berlangsung hari ini, berpusat di Mayangone di bagian utara Yangon, kota terbesar Myanmar. Demikian dikutip Aljazeera.com, Rabu (24/2/2021).
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menunda rencana untuk mengunjungi Myanmar pekan ini.
Baca Juga
“Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan masukan dari negara-negara Asean lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah dalam jumpa pers.
Sebelumnya dilaporkan bahwa Menlu Retno akan mengunjungi Myanmar pada Kamis, demikian isi dokumen pemerintah Myanmar yang bocor.
Menlu Retno berusaha menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar.
Asean memiliki kebijakan untuk tidak campur tangan dalam urusan satu sama lain dan sebuah harus keputusan berdasarkan konsensus.
Beberapa aktivis prodemokrasi khawatir diplomasi dengan para jenderal dapat merusak tuntutan agar hasil pemungutan suara November, yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, dihormati.
Kemarin, ratusan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon dan Bangkok.
Mereka menuntut agar Indonesia tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar selain sama dengan mengakui rezim militer.
Para jenderal Myanmar telah mengklaim adanya kecurangan dalam pemilu meskipun komisi pemilihan tidak menemukan bukti.
Pihak militer Myanmar menyatakan akan mengadakan pemilihan baru pada tanggal yang tidak ditentukan.
Sikap Indonesia
Terkait sikap Indonesia terhadap situasi di Myanmar, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, Selasa, menegaskan komitmen yang tidak berubah.
Indonesia meminta pihak junta menahan diri dan perselisihan mengenai pemilu didorong diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia sebagaimana berlaku pada negara demokrasi.
Sementara pada konferensi pers Rabu (24/2/2021) Faiza menjelaskan bahwa Menlu RI membuka opsi melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nay Pyi Taw, Myanmar untuk mencari solusi di tingkat kawasan, dalam hal ini Asean.
Namun, rencana tersebut belum bisa dilaksanakan saat ini.
Rencana tersebut disusun dengan terus mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar di tengah pergolakan politik setelah kudeta militer pada 1 Februari.
“Dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara Asean lainnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” kata Faiza, Rabu.
Kendati demikian, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi sulit di Myanmar dengan terus berkonsultasi dengan sesama anggota Asean.
Indonesia juga menjalin komunikasi dengan Myanmar untuk mengikuti perkembangan yang ada.
Faiza mengatakan dalam waktu dekat Menlu Retno akan berkunjung ke Thailand.
Sebelumnya, kantor berita Reuters mengabarkan bahwa Menlu Retno akan berkunjung ke Myanmar pada Kamis (25/2/2021) pagi dan akan kembali dalam beberapa jam, sesuai dengan surat dari Menteri Transportasi Myanmar.
Seperti diberitakan, Menlu Retno Marsudi secara aktif membuka pembicaraan mengenai Myanmar dengan melakukan kunjungan ke negara Ketua Asean tahun ini, Brunei Darussalam, dilanjutkan berkunjung ke Singapura pada pekan lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong diadakannya pertemuan khusus Menlu se-Asean guna membahas Myanmar.
Dalam keterangan kepada pers pada Selasa, Faiza membantah bahwa Indonesia sudah menyusun rencana aksi - seperti yang dilaporkan Reuters - untuk mendorong negara-negara Asean mengawasi Pemilu ulang oleh junta militer.
Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah yaitu meminta pihak junta menahan diri dan perselisihan mengenai pemilu didorong diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia sebagaimana berlaku pada negara demokrasi.
