Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri membantah pemberitaan terkait dengan rencana aksi Indonesia untuk mendukung dilakukannya kembali Pemilu di Myanmar.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Menteri Luar Negeri Teuku Faizasyah pada Selasa (23/2/2021) setelah menerima kabar adanya unjuk rasa di depan Kedutaan Besar RI di Yangon.
Faiza menegaskan posisi nasional Indonesia tidak berubah yaitu meminta pihak junta untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog.
Perselisihan Pemilu perlu diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia sebagaimana berlaku pada negara demokrasi.
“Saya membantah adanya rencana aksi. Saat ini adalah kesempatan untuk menyamakan persepsi untuk mengumpulkan pandangan dari para menteri Asean lainnya sebelum satu pertemuan spesial dapat dilaksanakan,” katanya.
Hal ini membantah pemberitaan Reuters yang menyatakan Indonesia mendorong rencana aksi Asean untuk mengirim orang dalam mengawasi Pemilu yang dilaksanakan Junta Militer. Para pengunjuk rasa meminta Indonesia menghormati hasil Pemilu pada November 2020 yang memenangkan Aung San Suu Kyi.
Baca Juga
Dia mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara aktif membuka pembicaraan mengenai Myanmar dengan melakukan kunjungan ke negara Ketua Asean tahun ini, Brunei Darussalam yang dilanjutkan ke Singapura.
Dalam kunjungan tersebut, Menlu hanya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong diadakannya pertemuan khusus Menlu se-Asean untuk membahas Myanmar.
“Terlalu dini apabila dalam artikel tersebut sudah ada rencana aksi yang menyebutkan seakan-akan [Indonesia] mendukung proses pemilu di Myanmar. Itu sama sekali bukan posisi Indonesia,” tegasnya.
Faiza mengatakan dalam waktu dekat Menlu Retno akan melanjutkan kunjungan ke negara Asean lainnya, yakni Thailand.
Dalam kunjungannya bertemu Menlu Brunei pekan lalu, Menlu Retno Marsudi menegaskan Asean berprinsip untuk tetap menghormati prinsip non-interference (tanpa campur tangan) dan mengutamakan constructive engagement (keterlibatan konstruktif).
Dia meyakini Asean adalah mekanisme yang paling tepat untuk membantu Myanmar. “Solusi terbaik harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” katanya.
Solusi itu termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif di Myanmar.
