Menteri Jepang Kecam Kekerasan Militer Myanmar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Kato Katsunobu mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Myanmar terhadap para pengunjuk rasa yang memprotes kudeta militer baru-baru ini.

Katsunobu pada Senin (22/02/2021) mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang mengecam keras otoritas yang menembak para pengunjuk rasa, menyebabkan sejumlah warga sipil terluka.

Dia mengatakan akan mengungkapkan belasungkawa bagi keluarga yang berduka dan menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada mereka yang mengalami luka-luka.

Katsunobu mengatakan penggunaan senjata terhadap demonstrasi yang damai tidak dapat diizinkan. Dia mengatakan pemerintah Jepang akan mendesak keras otoritas keamanan Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan membebaskan para pejabat yang ditahan termasuk Aung San Suu Kyi.

Dia juga mengatakan pemerintah akan meminta militer Myanmar untuk memulihkan sistem politik demokrasi secepatnya.

Sejauh ini, diketahui ketegangan meningkat di Myanmar seiring dengan makin banyak kalangan yang melakukan mogok massal di penjuru negara itu untuk menentang pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Diketahui sekitar 1 juta orang ikut serta dalam unjuk rasa yang digelar setidaknya di delapan kota pada Senin (22/02/2021). Demonstrasi itu merupakan yang terbesar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.

Seorang perempuan berusia 20 tahun meninggal pada Jumat setelah ditembak di bagian kepala dalam sebuah demonstrasi di ibukota Naypyitaw pada 9 Februari 2021.

Media setempat mengatakan tiga pengunjuk rasa ditembak dan tewas di Yangon dan Mandalay, kota terbesar kedua, pada Sabtu (20/02/2021).

Militer mengatakan penggunaan kekuatan itu dilakukan untuk meredam demonstrasi yang disebutnya merusak. Militer juga menyerukan warga agar tidak ikut dalam protes tersebut.

Di Yangon, kota terbesar Myanmar, para dokter dan perawat di banyak fasilitas ikut serta dan sebagian besar fasilitas komersial, restoran, dan layanan pengiriman tutup sementara.

Warga dari berbagai generasi ikut serta dalam demonstrasi dan menutup jalan utama dan persimpangan, sambil menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.