Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Prolegnas Prioritas 2021 Gagal Disahkan, DPR Sibuk Dengan Ini

Prolegnas 2021 yang belum disahkan dapat membahayakan kredibilitas DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Februari 2021  |  17:49 WIB
Ilustrasi - Suasana Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 - Youtube/DPR RI
Ilustrasi - Suasana Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 - Youtube/DPR RI

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III DPR RI pada Rabu (10/2/2021) gagal mengesahkan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021.

Kegagalan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 membuat pembahasan legislasi apapun di DPR tidak dapat dilanjutkan.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya salah satu penyebab Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 gagal disahkan karena masih terjadinya perbedaan pendapat fraksi-fraksi di DPR terkait sejumlah RUU.

"Keputusan memperpanjang waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Penanggulangan Bencana di dalam rapat paripurna juga dinilai sia-sia karena prolegnas belum disahkan. Untuk RUU PDP itu sepertinya sudah ditarik dari prolegnas karena sudah dua kali ini diperpanjang," kata Willy di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Dia menilai, Prolegnas 2021 yang belum disahkan dapat membahayakan kredibilitas DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.

Menurut dia, sejumlah RUU yang telah disepakati dengan pemerintah dalam rapat kerja (raker) seolah dimentahkan kembali karena tidak kunjung disahkan.

"Ini bukan saja preseden buruk bagi DPR melainkan juga membahayakan kredibilitas lembaga," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menjelaskan, sesuai keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 19 Januari, Prolegnas Prioritas 2021 akan disahkan bersamaan dengan pemberian persetujuan terhadap Kapolri yang baru yaitu 21 Januari.

Namun menurut dia, hingga Penutupan Masa Sidang Ketiga pada Rabu (9/2), Prolegnas Prioritas 2021 belum juga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Willy mengatakan, Baleg hanya bisa menunggu pengesahan Prolegnas Prioritas 2021, lalu baru dapat bergerak melakukan harmonisasi dan sinkronisasi RUU, termasuk melanjutkan pembahasan di tingkat panitia kerja untuk RUU yang menjadi usulan Baleg DPR.

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1/2021).

Sebanyak 33 RUU tersebut terdiri atas 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Sesuai mekanisme di DPR, keputusan yang telah disepakati di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Keputusan Tingkat I, harus dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui seluruh anggota DPR atau pengambilan Keputusan Tingkat II.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr prolegnas Ruu pemilu

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top