Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat mendorong adanya insentif dari pemerintah daerah bagi tenaga kesehatan atau nakes dalam upaya pengendalian virus Corona atau Covid-19.
Hal itu disampaikan pelaksana harian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hamdani dalam Rapat Pelaksanaan Refocusing TKDD Tahun Anggaran 2021 bersama Pemerintah Daerah, Selasa (9/2/2021). Menurutnya, Kemendagri mendorong pemda melakukan hal itu agar mengefektifkan penanganan Covid-19.
“Dalam rangka mendukung efektivitas pengendalian Covid-19 pemerintah juga mendorong adanya insentif bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang telah dimulai pada Tahun 2020 dan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang dimulai pada Tahun 2021,” kata Hamdani dalam keterangan resmi.
Pemerintah, jelasnya, telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mendukung penanganan Covid-19 di samping kegiatan yang tertuang dalam Inmendagri No. 3/2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro. Regulasi itu antara lain Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari dan juga Instruksi Menteri Desa dan PDTT No. 1/2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.
“Dengan demikian, tidak ada lagi permasalahan dalam kaitan dengan dana anggaran yang diperlukan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten/kota, maupun yang bersumber dari dana desa,” kata Hamdani.
Menurut Hamdani, kedua beleid yang terbit belakangan tersebut secara langsung mendukung pelaksanaan Inmendagri No. 3/2021. “Sudah sangat jelas memberikan mandat kepada kepala daerah yang berkaitan dengan dukungan APBD dan juga kepada kepala desa yang berkaitan dengan dukungan dana desa yang ada dalam APBDes,” tandas Hamdani.
Baca Juga
Hamdani mengatakan sesuai arahan Mendagri, diperlukan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar kelancaran dan efektivitas pelaksanaan dan pendanaan penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2021.
“Ini tentunya melakukan supervisi, melakukan monitoring yang diperlukan dalam proses pelaksanaan agar tentunya tata kelola dalam kaitan dengan pertanggungjawaban dan pengelolaan yang berkaitan dengan APBD dan juga yang berkaitan dengan APBDes itu betul-betul mencerminkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Hamdani juga berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama, bersinergi, untuk penanganan Covid-19. Dia juga meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk serius mengimplementasikan Instruksi Mendagri No. 3/2021, terutama menyangkut pelaksanaan PPKM Mikro.
