Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) mengakui pernah menyewakan apartemen untuk dua pebulu tangkis KS dan DS.
Namun demikian, Edhy menjelaskan bahwa, sewa apartemen itu dilakukan pada tahun 2010, jauh sebelum dirinya terjerat kasus suap benih lobster.
"Katanya saya memberikan apartemen, kalau KS sama DS saya sudah sewakan apartemen di Kalibata City sudah lama sejak 2010 begitu saya kenal dia, tetapi sampai sekarang tidak ada hubungan khusus, bisa dibuktikan tanya sendiri sama yang bersangkutan," kata Edhy yang dikutip, Kamis (4/2/2021).
Edhy juga menjelaskan kalau kedekatannya dengan pebulu tangkis putri Indonesia tak ada sangkut pautnya dengan kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dia mengaku banyak dekat dengan pebulu tangkis laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kalau ada dianggap mengirim uang ke sana itu karena diperlukan untuk aktivitas bulu tangkis.
"Kebetulan uang saya kan bukan saya yang pegang saja. Saya kadang-kadang kalau tidak sempat kirim langsung nyuruh dia kirim. Sekarang tinggal dibuktikan saja, yang jelas itu semua dilakukan dengan semangat olahraga, tidak ada urusan yang lain," ujar Edhy.
Sebelumnya, KPK pernah mencecar saksi Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy perihal adanya arahan tersangka Edhy mengenai penggunaan uang untuk pembelian mobil dan juga sewa apartemen untuk pihak-pihak lain yang diduga bersumber dari penerimaan atas izin ekspor benih lobster.
KPK total menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima suap, yaitu Edhy Prabowo, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP).
Sementara dari unsur swasta, ada Amiril Mukminin (AM) dari unsur sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.
Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) yang telah rampung penyidikannya, dan akan segera disidang dalam perkara itu.
Edhy diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benur menggunakan perusahaan "forwarder" dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.
Selain itu, Edhy juga diduga menerima 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril.
