Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demokrat Seret Jokowi dan Nama Lain, Moeldoko: Jangan Nembak Kanan-Kiri

Mencuat tudingan sejumlah menteri bahkan Jokowi sendiri memberi restu atas rencana kudeta terhadap AHY yang digerakkan oleh Moeldoko.
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo (tengah) saat memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020)./Antara
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo (tengah) saat memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi peringatan keras kepada DPP Partai Demokrat untuk tidak melayangkan fitnah kepada dirinya ihwal rencana pengambilalihan tampuk pimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono.

Moeldoko bercerita fitnah itu turut menyasar kepada koleganya di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mencuat tudingan sejumlah menteri bahkan Jokowi sendiri memberi restu atas rencana kudeta terhadap AHY yang digerakkan oleh Moeldoko.

“Jangan lagi nembak kanan-kiri main pukul, orang ditembak, ya Pak Yasonna Laoly kena lah, siapa lagi tuh? PKB ditembaklah. NasDem ditembak, katanya biar, wong apa urusannya? Itu ketawa semua itu,” kata Moeldoko kepada awak media di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Menurut Moeldoko, tudingan yang dibuat DPP Partai Demokrat tidak berdasar. Dia menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan politik untuk mengambilalih pucuk pimpinan Partai Demokrat dari AHY. Apalagi turut menyeret Jokowi di dalam tudingan tersebut.

“Apa ya urusannya? Tapi juga marah, jadi saya ingatkan hati-hati jangan memfitnah orang. Hati-hati! Saya sudah ingatkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta pemerintah memberi klarifikasi terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan partainya. 

“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui,” cuit Rachland melalui akun twitter pribadinya pada Senin (1/2/2021). 

Menurut dia, sejumlah pejabat yang disebutkan Moeldoko itu perlu memberi klarifikasi atas rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat yang diduga diinisiasi lingkar satu Istana tersebut.

“Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?” kata Rachland.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper